Lalu Wirajaya S.Pd
SELONG -- Jam sudah menunjukan pukul 11.00 Wita. Di ruang pengap udara itu, sejumlah orang tengah berdialog serius. Dialog itu melibatkan para guru honorer dan anggota DPRD Lombok Timur.
Sepanjang dialog, nyaris semua keluh kesah ditumpahkan oleh para honorer. Mereka mengiba bisa diakomodir sebagai guru dengan status P3K dalam rekrutmen CPNS tahun ini.
Nampak di salah satu ruangan di lantai dua itu, mereka duduk berjejer rapi. Pria di depan, sedangkan para perempuan berada di belakang.
Sesekali suara aplaus mengisi selurus ruangan. Aplaus itu sebagai bentuk dukungan akan nasib mereka yang tengah diperbincangkan.
Sejam sudah berlalu, angka waktu di ponsel menunjukan pukul 12.15 WITA. Mereka keluar dengan penuh harapan. Padahal, sepanjang dialog, nyaris tak ada jawaban sesuai tuntutan yang mereka layangkan.
Dari puluhan mereka, para guru honorer yang hadir itu rata-rata berstatus kategori 2 (K2). Dari mereka ini, ada satu sosok yang cukup mencuri perhatian.
Sosok itu mengenakan sepatu lusuh berwarna hitam. Celana panjangnya juga sudah pudar warna.
Dipadu kemeja lengan pendek, ia memikul tas punggung. Sosok ini tak lain adalah Lalu Wirajaya S.Pd.
Honorer K2 yang satu ini merupakan saksi hidup betapa getirnya menjadi seorang pendidik. Selama 27 tahun lebih ia mengabadikan diri sebagai seorang guru, tapi tak kunjung terangkat statusnya sebagai PNS.
Sosok ini tampak lesu. Rambutnya yang telah berubah warna itu menghiasi muka yang tengah redup.
Kepada JEJAK LOMBOK, Pria yang karib dipanggil Miq Jaya ini mengaku berasal dari Desa Suela, Kecamatan Suela, Lombok Timur. Ia mengabdikan dirinya sebagai guru tercatat sejak tahun 1994 lalu.
"Saya awalnya ngajar di SMA 1 Parya Timur, tepatnya di Mujur, Loteng," ucapnya lirih.
Pria 53 tahun ini, menuturkan, dirinya di sekolah itu hanya satu tahun. Jauh dari rumah dirinya mengontrak di Gumi Tatas Tuhu Trasna.
Namun aktivitasnya di sekolah itu terhenti lantaran gaji yang tak cukup untuk melanjutkan hidup. Waktu itu, dia digaji hanya Rp 50 ribu saja.
Tahun 1997 dirinya melanjutkan pengabdiannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Masbagik.
Dirinya harus rela berangkat pagi buta, menaiki sepeda motor lantaran perjalanan ke tempat mengajar memakan waktu sampai setengah jam lebih. Aktivitas itu rutin dilakukan setiap hari dengan jarak tempuh sekitar 20 kilometer.
Jarak tempuh yang begitu jauh tersebut, tanpa berhitung berapa rupiah yang dikeluarkannya untuk hanya sekedar membeli bensin.
Pengabdian itu dirinya lakoni sampai saat ini, tanpa mengenal lelah. Ia tak peduli dengan kondisi cuaca.
Delapan tahun lamanya ia harus berjalan dengan bayaran gaji yang pas-pasan. Tak jarang ia harus merogoh kantongnya untuk menutupi biaya perjalanan setiap harinya.
Belum lagi pada waktu itu dirinya harus menghidupi keluarganya. Perjuangan yang cukup panjang itu, sedikit terbayar ketika dirinya lolos sertifikasi pada tahun 2007.
"Alhamdulillah tahun 2007 sertifikasi dan sekarang gaji saya Rp 1,5 juta," tuturnya.
Namun demikian, gaji yang berasal dari APBN itu tak cukup menafkahi keluarganya. Terlebih gaji itu keluar per triwulan, kadang juga dirinya menerima lima bulan sekali.
Tak menentunya pembayaran gaji itu, membuatnya harus memutar otak agar dapat mencukupi kebutuhan.
Ia memaparkan, dirinya memiliki tiga anak. Yang paling kecil, akan masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun ini.
"Jika ditanya cukup, ya tidak cukup, tapi kita cukup-cukupkan," sebutnya.
Dia menuturkan sempat ada gaji dari sekolah. Namun lantaran terbentur aturan yang menyebutkan sumbernya hal tersebut tidak boleh berasal dari dua sumber untuk dua mata penggajian.
Untuk menanggulangi kebutuhannya, i menjadi penjaga kantin di sekolah sembari berdagang. Tak jarang pula dirinya harus beralih profesi sebagai tukang ojek.
Meski hal itu disebutnya cukup membuat pikirannya buyar lantaran konsentrasinya pecah. Di lain sisi, harus mencukupi kebutuhan keluarga, sementara tanggung jawabnya sebagai guru juga harus terpenuhi.
Dari perjalanan panjang selama 27 tahun mengabdi itu, ia berharap pemerintah harus tuntaskan SK kategori dua itu tanpa melalui tes.
Sebab, kata dia, meski ada tiga tahapan seleksi dalam tes CPNS tetap saja akan kalah. Jika hal itu didapatinya lantaran bersaing dengan sesama K2 disebutnya tidak masalah.
Tapi yang jadi problemnya, ujarnya, harus bersaing dengan yang ada tercantum di Dapodik. Tahap kedua dari ujian itu lebih sulit lagi, karena persaingan dengan yang mengabdi di swasta. Lalu tahap ketiganya dengan lintas zonasi atau kabupaten.
"Akan semakin sulit dia. Mau kami yang di K2, harga mati tanpa tes sudah kalau Pemda mau memperjuangkan nasib kami ini," jelasnya.
Menurutnya, jika tes itu dilakukan dengan anak sekarang jelas sudah akan ketinggalan. Baik itu dari kemampuan penguasaan teknologi, belum lagi para "pendatang baru" disebutnya tak memiliki beban terlalu banyak yang membuatnya kalah fokus.
Malahan, kata dia, siswa yang diajarnya waktu SMPN 1 kelas tujuh, sekarang sudah PNS dari K2, dan hal itu disebutnya miris.
Ia mengatakan, kayaknya Pemda setengah hati memperjuangan nasi SK kategori dua ini.
Dirinya dari dulu menunggu adanya formasi Mipa agar bisa ikut seleksi PNS. Namum tak pernah ada. Begitu muncul, sudah terbentur usia lantaran persyaratan umur untuk dapat ikut maksimal 35 tahun.
"Mipa sekarang ada tiga formasi, semoga bisa dapatlah. Do'akan ya," pintanya. (kin)
