H. Juaini Taofik
SELONG--Karut marut kasus Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lotim 2020 lalu mendapat perhatian serius pemerintah setempat. Pasalnya, salah satu pokok persoalan yang paling muncul ialah kualitas barang yang diterima masyarakat.
Terhadap persoalan itu, Ketua Kordinasi BPNT Kabupaten Lombok Timur, HM Juaini Taofik menegaskan, dirinya tidak akan membiarkan masyarakat menerima barang dengan kualitas buruk. Untuk memastikannya, pihaknya bakal membentuk tim kordinasi tingkat kecamatan yang bertugas khusus mengawasi penyaluran BPNT ke masyarakat.
"KPM harus menerima barang dengan kualitas baik," tegasnya.
Selain itu, tahun 2021 dipastikan penyaluran BPNT sesuai pedoman umum (Pedum) dengan memaksimalkan fungsi agen E-Warung. Ia menilai hal itu penting karena E-warung merupakan salah satu penentu program ini berjalan lancar.
Setelah agen, Taofik menyebut kesiapan Bumdes sebagai suplier. Sebanyak 20 Bumdes yang telah ditunjuk oleh pimpinan daerah, HM Sukiman Azmi beberapa waktu lalu telah membuktikan kesiapannya menjadi suplier. Hal itu dipastikan berdasarkan laporan yang diterima dari beberapa petugas pendamping.
Di balik kepercayaannya terhadap kemampuan Bumdes, ia menyebut mendorong unit usaha di bawah pemerintah merupakan fungsi dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Hal itu untuk menghidupkan unit usaha milik desa tersebut.
Tidak hanya itu, Taofik optimis jika terjadi kekeliruan dikemudian hari akan cepat terselesaikan jika ditangani Bumdes. Itu diyakini lantaran tingkat koordinasi dinilai lebih mudah dibanding dengan sebelumnya.
"Untuk pelaksanaan januari ini beberapa Bumdes sudah siap menjadi suplier karena sudah ber-PKS juga," ungkapnya. (hs)
