HL Gita Ariyadi
MATARAM–Sekda NTB, H Lalu Gita Ariadi berharap agar pengawasan manajemen dan tata kelola setiap program pembangunan di NTB harus berjalan maksimal kendati di tengah pandemi Covid-19.
Untuk itu, dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi NTB kali ini , Gita mengatensi Inspektorat di daerah agar mampu mengawal setiap program kerja dan pembangunan bisa terlaksana dengan baik. Selain itu, perangkat daerah lainnya juga diwajibkan melaksanakan proses pembangunan dengan sebaik mungkin, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya.
"Karena itu dalam Rakorwasda ini kami ingin mendapatkan informasi yang utuh bagaimana kita bekerja dengan baik untuk mendapatkan hasil yang baik pula,” kata Gita, saat membuka Rakorwasa bertempat di Lombok Astoria Hotel, Kamis (5/11).
Pandemi Covid-19, jelasnya, juga berdampak pada pengelolaan administrasi dan kebijakan pemerintahan daerah. Praktis opsi refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19 telah dilakukan.
Untuk itu, peran sentral Inspektorat selaku OPD pengawas internal di daerah harus melakukan fungsinya dengan baik. Dengan demikian, akuntabilitas penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.
"Inspektorat dari awal harus turut berperan untuk melakukan pengawasan dan pengawalan," kata mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB ini.
Pada kesempatan tersebut, Gita turut menanggapi terkait terbitnya Permendagri 64/2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021. Dimana disadari kondisi tahapan penyusunan APBD 2021 tengah berada dalam nuansa keperihatinan dikarenakan dampak pandemi Covid-19.
"Namun demikian kita tetap optimistis penyusunan APBD 2021 akan terlaksana dengan baik apabila dibarengi dengan kerja keras dan penuh tanggungjawab,” imbaunya.
Sebelumnya, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim menyampaikan, tujuan diselenggarakan Rakorwasda untuk penyelarasan peta pengawasan yang dituangkan dalam program kerja pengawasan tahun 2021. Dimana fokus prioritas kegiatannya yakni pengawasan rutin strategis, pengawasan prioritas nasional, penegakan integritas dan akuntabilitas penanganan Covid-19 pada tahun 2021.
“Tujuannnya memperkuat sinergitas, kolaborasi antar Inspektorat provinsi dan kabupaten kota se-NTB. Yang terpenting adalah adanya kesepakatan yang kita dapatkan dalam rakor ini," jelasnya.
Pada Rakorwasda NTB ini turut dihadiri oleh jajaran ASN Inspektorat NTB, jajaran Inspektorat pada 10 kabupaten kota se NTB. Selain itu, ada jug BPKP NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, serta Polda NTB. Pada rakor kali ini juga dilakukan secara Zom Meeting (Webinar) yang menghadirkan Inspektur Jendral Kemendagri Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak dan Inspektur III Kemendagri Dr. Elfin Elyas. (jl)
