jejaklombok.com -- Bupati Kabupaten Lombok Timur, H. Haerul Warisin menegaskan komitmennya untuk menata ulang kebijakan pada sektor pertanian, kesehatan dan pendidikan.
Hal itu disampaikan dalam peresmian fasilitas Puskesmas baru Sakra Timur pada selasa (1/9).
Pada bidang pertanian, Bupati menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Lombok Timur saat ini telah berada di atas 5 persen.
Menurutnya, capaian itu merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat dan kabupaten yang memastikan ketersediaan pupuk subsidi dalam jumlah yang cukup.
Tidak hanya itu, Bupati Haerul Warisin juga memperingatkan pihak kepolisian dan TNI untuk mengawal ketat stabilitas harga hasil tani agar tidak merugikan petani.
"Harga jagung tugas anda Kapolsek dan harga gabah, tanggung jawab tentara. Ya kalau tembakau tugas saya karena tidak masuk dalam program pangan nasional," ungkapnya.
Meski demikian, kata dia, pemerintah tetap akan mengawasi penerapan triparkit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan petani agar tercipta keadilan harga bagi para petani tembakau.
Pada kesempatan yang sama, fasilitas Puskesmas baru senilai Rp 12 miliar untuk gedung dan alat kesehatan tersebut resmi beroperasi.
Dia mengingatkan seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan keberadaan fasilitas tersebut.
"Mengenai lahan ini, kemarin ada yang mau hearing karena ini tanah pecatu, tidak perlu hearing, kita carikan solusi, kita akan ganti," tegasnya.
Meskipun secara aturan pembangunan, terangnya, di atas lahan milik desa, kabupaten, atau provinsi tidak mengenal sistem ganti rugi.
Namun begitu, pemerintah berkomitmen untuk membelikan lahan pengganti pada anggaran tahun 2027 mendatang.
Selanjutnya, pada sektor pendidikan, Bupati Haerul Warisin juga menyampaikan usulannya kepada Kementerian Sosial agar Kabupaten Lombok Timur segera memiliki sekolah rakyat.
Program tersebut dinilai sangat penting karena seluruh fasilitas bagi siswa, mulai dari pakaian hingga makanan, digratiskan dan didukung oleh tenaga pendidik yang handal.
"Siapa yang bersekolah disini ?, anak para pekerja migran indonesia (PMI)," pungkasnya.(jl)
