jejaklombok.com -- Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin menyampaikan peran penting petugas pengambil data dalam sensus ekonomi (SE) tahun 2026.
Para petugas tersebut, kata dia, merupakan ujung tombak yang akan menentukan arah kebijakan pemerintah ke depan.
Tak heran jika bupati mengingatkan agar para petugas sensus tidak sekadar mencatat melainkan harus pula teliti dan cermat sehingga data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Para pendata ini adalah ujung tombak yang akan membenarkan cara-cara pemerintah ke depan melakukan pembangunan," jelasnya.
"Karena itu data yang disajikan harus betul-betul benar," imbuhnya pada Pembukaan Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung Jumat (29/5) di Selong.
Selanjutnya, Bupati Haerul Warisin menekankan agar para petugas melaksanakan tugas dengan langsung turun ke lapangan, tidak melalui pihak ke-3 atau lainnya sehingga akurasinya terjaga.
"Pengambilan data dilakukan dengan cermat dan benar, tidak ada cerita-cerita, tapi langsung turun ke lapangan dan diamati juga,"pesannya.
Hal itu, jelasnya, sebagai bentuk kehati-hatian termasuk verifikasi. Apalagi mengingat data yang dihasilkan BPS menjadi rujukan terpercaya pemerintah dalam setiap perencanaan pembagunan.
Senada, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB H. Wahyudin yang juga hadir pada kesempatan itu mengingatkan bahwa data yang dihasilkan melalui SE 2026 ini menjadi dasar perencanaan pembangunan ke depan, sehingga data yang akurat menjadi fondasi bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan komitmen SE 2026 menghasilkan data yang berkualitas, berdampak, dan berguna.
Tidak hanya itu, ia juga meminta para petugas sensus tersebut dapat menyelesaikan tugas sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan, mengingat masih ada tahapan berikutnya yang harus dikerjakan seperti data anomali.
Data anomali yang direviw setiap pekan ini disyaratkan penyelesaiannya dalam tiga hari.
"Kita berharap bapak-ibu dapat melaksanakan pendataan tuntas sebelum waktu yang telah ditetapkan, karena sekarang ini kita serba cepat," harapnya.
"Setiap minggu aka nada data anomaly dan ini harus diselesaikan dalam tiga hari," Tambahnya.
Terkait pelatihan ia meminta seluruh peserta dapat menyimak dengan baik setiap materi dan berkonsultasi dengan instruktur untuk menyepakati penyelesaian kasus-kasus yang mungkin muncul di lapangan, sesuai daerah masing-masing.
Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 ini diikuti 1.336 orang terbagi menjadi 34 kelas dan lima gelombang.
Pelatihan yang melibatkan 17 instruktur daerah tersebut akan berakhir 13 Juni mendatang.
Melalui pelatihan tersebut diharapkan terwujud SDM berkualitas, teliti dan berintegritas yang memahami SOP, termasuk metodelogi dan konsep yang digunakan, sehingga menghasilkan pendata yang handal untuk SE 2026.
Pembukaan pelatihan ini dihadiri pula oleh Kepala BPS Lombok Timur, Sekda, dan sejumlah pimpinan OPD, termasuk para instruktur daerah.(jl)
