LOMBOK TIMUR, jejaklombok.com -- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur periode 2025-2029 fokus pada pembangunan inklusif.
Hal itu Guna memastikan dokumen strategis tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sebuah forum diskusi bertajuk "Dokumen Perencanaan dalam Perspektif Jurnalis" digelar pada Sabtu (21/06).
Acara tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk jurnalis, anggota DPRD, dan perwakilan Bapeda Lombok Timur.
Pada kesempatan itu, Direktur LRC, Dr. Herman menggarisbawahi pentingnya peran media dalam mengawal pembangunan daerah.
"Teman-teman media memiliki peran yang sangat penting dan spesial untuk mengawal dan mengkomunikasikan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta memberikan kritikan yang produktif," ujarnya.
Dia menjelaskan, RPJMD yang baik harus mudah dipahami, dikawal, dan dikomunikasikan secara luas kepada publik.
Karena itu, pelibatan jurnalis dinilai sangat krusial untuk memastikan dokumen perencanaan tersebut benar-benar inklusif dan transparan.
Selanjutnya, Anggota DPRD Lombok Timur dari Fraksi PPP, Saeful Bahri menjelaskan, bahwa rancangan awal RPJMD telah diparipurnakan di DPRD pada awal Mei lalu.
Ia menekankan dua syarat utama penetapan RPJMD yaitu kesepakatan politis antara eksekutif dan legislatif, serta unsur partisipatif dari masyarakat.
"Meskipun disusun oleh teman-teman eksekutif, harus melalui koordinasi dan pengesahan dari DPRD," terang Saeful.
Ia juga menyoroti peran penting DPR dan media dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat agar kebutuhan mereka terakomodasi dalam RPJMD sebelum ditetapkan.
Perwakilan Bappeda Lombok Timur, Moh. Unwanul Hifzi, menyampaikan bahwa RPJMD 2025-2029 mengusung visi "Lombok Timur Smart (Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan)".
Visi tersebut akan dicapai melalui delapan program prioritas yang mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pertumbuhan ekonomi berbasis desa.
Unwanul Hifzi mengungkapkan beberapa tantangan dalam penyusunan dokumen ini, terutama dalam mengintegrasikan visi nasional
"Indonesia sebagai Pusat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara" dengan potensi lokal Lombok Timur sebagai pusat pariwisata petualangan dan lumbung pangan nasional.
"Kami masih kesulitan dalam baik dari gambaran umum maupun potensi apa yang bisa kami naikkan untuk mendukung aspirasi provinsi," katanya.
Ia juga menyoroti keterbatasan data terkait disabilitas dan kendala dalam mengukur kontribusi program terhadap penurunan angka kemiskinan.
Diskusi tersebut menjadi forum penting untuk menggali masukan dari berbagai pihak, termasuk jurnalis, terkait potensi, tantangan, dan peluang dalam penyempurnaan dokumen RPJMD.
Diharapkan, masukan-masukan dari berbagai pihak akan memperkuat pembangunan inklusif di Lombok Timur dan memastikan RPJMD benar-benar menjadi cerminan harapan dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
Penetapan RPJMD ditargetkan pada akhir Juli 2025 mendatang, dan pintu masukan dari semua sektor masih terbuka untuk menyempurnakan dokumen penting ini.(jl)
.jpeg)