Iklan

terkini

Desa dan Keluruhan Harus Responsif Terhadap Program Pusat

Jejak Lombok
Selasa, 21 Desember 2021, Selasa, Desember 21, 2021 WIB Last Updated 2021-12-21T13:23:04Z

Lalu Dami Ahyani

SELONG
-- Pemukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Terlebih yang berada pada kawasan tertentu yang notabene pilar penyangga perekonomian.

Lantaran itu dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Mulai dari pemerintah pusat sampai dengan kelurahan atau desa, hingga pihak swasta serta masyarakat.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Lombok Timur,  Lalu Dami Ahyani, menerangkan kehadiran Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi wilayah (PISEW) menjadi salah satu cara mengatasi masalah tersebut. 

Program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan. Selain itu untuk mendukung perwujudan pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

"Dua program ini sendiri diterapkan dengan konsep pelaksanaan fisik, yang dilakukan di lokasi melibatkan warga lokal sebagai tenaga," ucapnya, saat penandatanganan dua program tersebut di Ballroom Kantor Bupati, Selasa (21/12).

Keterlibatan itu, imbuhnya, mulai dari pertukangan dan yang lainnya. Yang bertujuan mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat produktif, berazaskan pemanfaatan tenaga kerja dalam jumlah besar, mengurangi pengangguran serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Untuk diketahui di Lotim terdapat 13 desa yang mendapatkan Program KOTAKU. Yaitu Selong, Keselet, Kelurahan Majidi, Songak, Denggen, Denggen Timur, Kertasari, Kembangsari, Rumbuk Timur, Terara, Kelurahan Rakam, Kelurahan Tanjung, dan Kelayu Jorong. 

Sementara PISEW terdapat di enam desa yakni Sakra Barat, Pringgabaya, Suela, Lenek, Sakra, dan Sakra Timur.

Dalam kesempatan serah terima itu ditandai penandatangan berita acara kegiatan KOTAKU secara simbolis dari BKM Kelurahan Kelayu Jorong, Desa Kertasari, dan Desa Rumbuk Timur ke PPK yang diteruskan ke pemerintah terkait.

Penandatanganan serupa juga pada kegiatan PISEW secara simbolis dari BKAD Kecamatan Pringgabaya ke PPK. Sedangkan dari Kesatker ke Kepala Desa Teko dan AnggaraksA, Kecamatan Pringgabaya. 

Penyerahan disaksikan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bappeda, dan Kadis LHK Lombok Timur. Hadir pada acara tersebut Ketua Pelaksana Kegiatan Pemanfaatan BPM Program KOTAKU, H. Afifuddin Adnan, Ketua Pelaksana Kegiatan Pemanfaatan BPM Program PISEW, Muh. Husein, Kepala Balai PPW NTB, Ika Sri Rejeki, Pimpan OPD terkait, Kades, dan Camat lingkup Kabupaten Lotim.

Mantan Sekwan ini menyampaikan terima kasih dan apresiasinya terhadap kedua program tersebut. 

Menurutnya hal itu sejalan dengan salah satu misi Pemkab Lotim. Yakni meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan.

Mantan Camat Sakra ini juga berharap kepada semua desa dan kelurahan agar responsif terhadap program pusat. Menurut dia, sudah seharusnya kegiatan tersebut disambut dengan baik, tentunya dengan menyiapkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan.

 “Jangan biarkan program itu tercecer ke daerah lain,” pesannya. (kin)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Desa dan Keluruhan Harus Responsif Terhadap Program Pusat

Terkini

Iklan