728x90

ad

Belajar Wisata, Dewan Singgung Soal Anggaran Hingga Kurangnya Perencanaan Eksekutif

Hasan Rahman

BALI
-- Kunjungan kerja DPRD Lombok Timur ke Bali memfokuskan diri pada tiga kegiatan. Diantaranya yakni soal mekanisme penganggaran dan pendapatan yang dikelola oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, HL Hasan Rahman menerangkan, di daerah yang berjuluk Pulau Dewata itu, masih berkonsentrasi pada upaya memajukan pariwisata. Upaya ini terutama untuk destinasi seperti di Gianyar, Tabanan atau di kabupaten lainnya.

Pariwisata di tempat ini, kata dia, tak dilakukan setengah hati. Mulai dari infrastruktur, kelembagaan sampai dengan penataan destinasi di masing-masing wilayah.

"Itu yang saya lihat, kekhasan politik anggaran di kabupaten atau kota di Provinsi Bali ini," terang HL Hasan Rahman, kepada media, Jumat (28/5).

Hanya saja hal itu tak disebutkan secara gamblang, pakah dijadikan rekomendasi atau tidaknya. Namun menurutnya, hal ini sudah harus ditindaklanjuti oleh eksekutif. 

Tindak lanjut ini dianggap penting lewat keberadaan informasi di media. Hasil itu juga telah didokumentasikan di sekretariat DPRD.

Termasuk juga dengan hearing terkait masalah anggaran maupun perencanaan dan harus sudah direspon oleh eksekutif. Sebab itu semua disebutnya telah terdokumentasi dengan baik.

Dirinya juga menyinggung soal Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA). Sebenarnya, ucap politisi Partai Golongan Karya ini, sudah diambil alih oleh legislatif untuk mempercepat prosesnya. Jangan sampai hal itu menjadi halangan untuk pariwisata.

Namun, terangnya, ada komentar dari pegiat pariwisata terkait dengan dokumentasi atau data. Dimana data itu tak menunjukan perubahan dari kondisi lima tahun yang lalu.

Ia menyebut para pegiat maunya dengan data yang sekarang. Padahal, awalnya pihaknya juga berpikir dokumentasi dalam rancangan itu sudah lengkap.

"Kami pikir dokumen sudah lengkap, dan saat ditanya eksekutif bilang butuh dana. Sehingga, rancangan itu kita kembalikan ke eksekutif," ucapnya.

Dia menjelaskan, sebenarnya jika bicara aturannya sangat sedikit. Namun demikian, yang banyak merupakan dokumentasi atau data yang disuguhkan.

Sembalun misalnya, kenapa dijadikan wisata alam, harus dijelaskan secara rinci. Harus juga dipaparkan terkait berapa jumlah hotel dan homestay. 

"Itu datanya masih lima tahun yang lalu. Padahal data yang sekarang sudah berubah," jelasnya.

Dia memberikan contoh lagi seperti Masbagik berapa jumlah kulinernya. Seperti rumah makan, usaha kerajinan gerabah dan lainnya.

Hasan menegaskan, jika dokumen-dokumen pendukung tersebut tidak lengkap, maka akan terjadi kesalahan. Jangan sampai yang diceritakan tahun lalu sementara saat ini hal serupa sudah tak ada.

"Sehingga bank data ini penting," ucapnya.

Di lain sisi, lanjutnya, fokus pembangunan harus menjadi perhatian. Sebab hal itu akan berbuntut pada anggaran.

Untuk membangun desa wisata misalnya, sering kali ditemukan ketidakfokusan. Di tahun 2019, ada anggaran untuk membangun infrastruktur, tapi tahun berikutnya sudah tak ada lagi.

Sejatinya, kata dia, sudah ada rencana penggunaan anggaran yang matang sampai dengan tahap promosi untuk mendatangkan pengunjung. Tahapan perencanaan itu harus dilakukan, apalagi membangun desa wisata harus jelas. 

"Jangan sampai di belakang hari sudah dianggarkan miliaran rupiah, tapi lantaran dengan perencanaan yang tidak matang berimbas pada anggaran," ujarnya.

Ia mencontohkan, dengan desa wisata Pengelipuran, Kabupaten Bangli yang memiliki perencanaan jelas. Mulai konsepnya, kelembagaan, penataan, pengelolaan, peran Pemdes, kecamatan, kabupaten, bagaimana bagi hasil usahanya, sampai urusan tiket. Semuanya dikaji sehingga diberikan porsi anggaran setiap tahunnya.

"Namun kita ini beda begitu sudah dikasih, selesai. Kelemahan kita perencanaan dan data," tegasnya. (kin)

Posting Komentar

0 Komentar