Hutan Gundul di NTB Harus Berorientasi Kesra

GUNDUL: Gubernur NTB, H Zulkifliemansyah saat berada di Bima dengan latar gunung dan bukit yang gundul.

MATARAM
-- Penanganan pasca banjir di Bima akibat alih fungsi hutan menjadi perhatian serius Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI. Perlu ada kebijakan strategis mengatasi masalah tersebut.

"Pola penanganan hutan gundul harus diubah dengan melibatkan masyarakat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,'' ungkap Kepala BNPB RI, Doni Monardo, Sabtu lalu (10/4).

Hal tersebut ditegaskannya ketika memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir di  Provinsi NTB, melalui virtual.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan beberapa solusi meminimalisir potensi banjir bandang. Termasuk juga cara mengatasi permasalahan hutan gundul yang dihadapi NTB, terutama di wilayah Kabupaten Bima dan Dompu. 

Salah satu solusinya yakni melalui pola penanaman kembali pohon-pohon dengan nilai ekonomis. Dari cara ini sekaligus berfungsi sebagai penyerap air hujan yang kuat, seperti, kopi, alpukat, kelengkeng dan ada banyak jenis tanaman lain yang bisa dengan sistem tumpang sari dengan tanaman jagung.

"Karena yang saya saksikan adalah proses alih fungsi lahan, dari hutan ke jagung. Memang secara ekonomi untung, tapi dampaknya menimbulkan bencana berkepanjangan," imbuhnya. 

Masih dalam kesempatan yang sama, ia mempersilahkan warga bertanam, bertani dan berkebun. Hanya saja harus ada dua aspek yang seimbang.

"Alam dijaga, alam juga akan jaga kita. Kita merusak alam, alam rusak kita," tegas Doni.

Dalam menjalankan program tersebut, ia menekankan agar setiap program yang berhubungan dengan ekosistem harus melibatkan rakyat. Tidak boleh berorientasi proyek karena akan gagal. Harus berorientasi masyarakat dan kesadaran untuk memperbaiki lingkungan.

"Untuk langkah awal, kita pilih desa yang punya komitmen. Kepada para bupati mohon menunjuk salah satu desa yang dinilai mampu menjalankannya. Jika ini sukses, desa lain akan ikut. Kita butuh percontohan dulu. Dan bibit pohonnya kita berikan secara gratis kepada masyarakat," ungkapnya. 

Jika penanaman pohon-pohon bernilai ekonomis itu sukses dilakukan, ia berharap  dalam 5 tahun kedepan, wilayah NTB secara keseluruhan bisa terhindar bencana banjir bandang. 

Selain meminimalisir datangnya  bencana,  masyarakat diharapkan tetap berpenghasilan, tapi juga tetap menjaga alam. Namun dalam dalam menjalankan program tersebut, Doni meminta  keterlibatan Universitas Mataram untuk melakukan riset terkait dampaknya. 

Sebelumnya, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, menyampaikan bahwa kondisi pasca banjir di Bima dan Dompu berangsur mulai pulih. Ia menyampaikan apresiasi atas sinergi pemerintah dan masyarakat yang bahu membahu membantu memulihkan masyarakat yang terdampak banjir bandang. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kesejahteraan dari menanam jagung banyak masyarakat yang terlena. Namun begitu, tanpa disadari banyak hutan-hutan habis terbabat.

"Musibah ini menyadarkan kita bahwa kegiatan penghijauan adalah kebutuhan untuk sekarang dan untuk masa yang akan datang," jelasnya.

Selain itu, Gubernur juga menjelaskan, untuk menekan illegal logging, pihaknya sudah melakukan moratorium kayu dari pulau Sumbawa dan Lombok. Ini penting agar kayu NTB tidak keluar untuk sementara waktu.

"Alhamdulillah kami mampu menekan ratusan kayu yang hampir tiap saat diseberangkan ke luar daerah. Karena ketegasan staf angkatan darat, apabila ada oknum yang melanggar akan dipecat," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Doktor Zul, mudah mudahan kecintaan Kepala BNPB dengan program penanaman pohon bernilai ekonomis tersebut dapat mengembalikan hutan lindung dan meminimalisir terjadinya banjir bandang di NTB. Apalagi di sebagian wilayah di NTB khususnya kawasan Mandalika Lombok Tengah akan dijadikan lokasi event internasional. 

"Kami akan bersinergi dengan bupati dan walikota bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan gerakan penghijauan kembali," katanya.

Dalam kesempatan itu juga, Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri menyampaikan harapan terkait dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk mempercepat penanganan kawasan hutan penyangga debit air hujan. Banjir bandang yang melanda 6 kecamatan di Kabupaten Bima disebabkan  meluapnya air di Dam Pela Parado, karena intensitas hujan cukup tinggi menyebabkan hutan penyerapan air di sekitar kawasan rusak parah.

"Kami harapkan adanya program pasca bencana," harapnya. (jl)

Posting Komentar

0 Komentar