728x90

ad

Soal Pengelolaan Keuangan Pemprov NTB di Masa Covid-19, BPKP Beri Nilai Positif

SERAH: Kepala BPKP Perwakilan NTB, Dessy Adin saat memberikan hasil laporan keuangan Covid-19 kepada Gubernur NTB, H Zulkifliemansyah.

MATARAM
--Laporan hasil pengawasan keuangan dan pembangunan Pemprov NTB tahun anggaran 2020 dinilai positif. Penilaian ini datang dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB.

Dalam masa pandemi ini lembaga tersebut menilai pengelolaan keuangan dan pembangunan yang telah dilaksanakan Pemprov NTB telah berjalan sesuai aturan ya g telah digariskan pemerintah.

Kepala BPKP Perwakilan NTB, Dessy Adin bersama jajarannya, Kamis (11/2), bersilaturahmi dengan Gubernur NTB. Silaturrahmi tersebut sekaligus untuk menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dari BPKP Perwakilan NTB kepada Pemprov NTB. 

"Pengelolaan dan penggunaan keuangan, baik untuk penanganan Covid-19 ataupun pengelolaan keuangan bagi pelaksanaan pembangunan oleh Pemprov NTB dinilai positif," kata Dessy Adin.

Sesuai tugas dan fungsinya selaku Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas pengelolaan keuangan negara yang ada di daerah, pihaknya terus mengawal dan memberikan pendampingan atas pengelolaan dan penggunaan anggaran bagi pelaksanaan pembangunan.

“Dalam kondisi Covid-19, saat ini BPKP juga melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas penggunaan anggaran Covid-19 yang telah direfoccussing dari APBD. Termasuk efektivitas penggunaan anggaran pembangunan lainnya. Selain itu sistem Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditangani masing-masinh Inspektorat baik di provinsi ataupun kabupaten kota juga membantu BPKP dalam pendampingan pengawasan penggunaan keuangan daerah,”  kata Dessy.

Dalam hal ini Dessy menegaskan, bahwa BPKP pada prinsipnya dalam menjalan tupoksinya lebih pada upaya pembinaan dan pencegahan terhadap penggunaan keuangan negara. Tujuannya agar dilakukan secara benar dan mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini tentu sebagai upaya agar hal-hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan angaran tidak terjadi.

“Jadi kita BPKP bersama Inspektorat tetap memberikan asistensi kepada Pemda untuk mengawal pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya pencegahan terhadap hal-hal yang tak diinginkan. Terlebih saat Covid belum berakhir tetap pada pengawasan keuangan refoccussing APBD untuk penanganan Covid-19, termasuk penggunaan anggaran vaksin saat ini,” kata Dessy. 

Sementara itu, Gubernur NTB, H Zulkifliemansyah menyampaikan terima kasihnya kepada BPKP NTB yang selama ini tetap konsisten sesuai dengan tugas dan fungsinya. bOKP dianggap telah memberikan pendampingan dan pengawasan pengelolaan penggunaan keuangan daerah untuk pembangunan di NTB. 

“Kami berharap agar sinergi dan kerja sama pendampingan dalam pengawas dan pengelolaan keuangan pembangunan tetap dilakukan dengan hasil yang semakin membaik tentunya,” tutup Gubernur. (jl)

Posting Komentar

0 Komentar