RAKOR: Gubernur NTB, H Zulkifliemansyah saat menggelar rakor terkait kesiapan menyambut MotoGP 2021.
MATARAM--Sebanyak 300 unit homestay milik masyarakat telah selesai dibangun Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Nusa Tenggara 1 (BPPPW NT1).
Terhadap homestay yang telah selesai dibangun ini, Gubernur NTB, H. Zulkifliemansyah meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB berkoordinasi dan menyiapkan sebaik mungkin 300 homestay tersebut.
Lontaran ini disampaikan Zulkifliemansyah saat silaturahmi ke Balai PPW, PPPW, P2JK, BJN IX, dan BWS NTB I, Wilayah Nusa Tenggara Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Silaturahmi perdana Gubernur NTB itu didampingi juga Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB. Ada juga Kepala Dinas PUPR NTB, Kadis Pariwisata NTB, Kadis Permukiman, Kadis LHK, Kadis Pertanian, Kadis Pariwisata, serta Karo Humas NTB.
"Homestay yang telah dibangun ini harus dipersiapkan sebaik mungkin untuk menyambut tamu Moto-GP 2021," tegas Zulkifliemansyah.
Sementara itu, Kepala BPPPW NT-1, Rini Dyah Mawarti menjelaskan lebih detail terkait jumlah homestay yang telah siap. Sebanyak 398 homestay telah siap ditempati dan disewakan. Dimana, 300 homestay di antaranya berada di Lombok Tengah tepatnya di daerah Kute, Grupuk, Sukedana, dan Selong Belanak. Sisanya sejumlah 98 tersebar di Kabupaten Lombok Utara dan Tiga Gili Tramena (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air).
Dijelaskan Rini, pembangunan homestay ini merupakan pembangunan infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika Lombok di NTB. Pada 2020, di NTB telah diprogramkan peningkatan kualitas rumah sebanyak 5.115 unit pada program rumah swadaya, atau dikenal dengan bedah rumah.
Dari jumlah tersebut, Kementerian PUPR membangun sekitar 915 unit pondok wisata (homestay) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Jumlah hunian wisata tersebut tersebar di Lombok Utara dan Lombok Tengah dengan pola reguler dan sarhunta (homestay).
"Jadi rumah warga yang tidak layak huni kami bangunkan dengan standar homestay. Dimana pemiliknya harus memanfaatkan separuh rumahnya untuk dijadikan sebagai homestay," terangnya.
Rini berharap homestay yang telah dibangun bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh masyarakat. Untuk pengelolaan lebih lanjut pihak BPPPW RT1 telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan daerah. Penyewaannya sendiri sudah mulai dijalankan oleh beberapa rumah.
Bahkan terang Rini, turis Jerman telah mulai menempati homestay tersebut.
Kepala Dinas PUPR NTB, H Syahdan menambahkan, pemanfaatan rumah warga sebagai homestay akan dibarengi dengan sosialisasi dan pelatihan bagi warga pemilik rumah..ini dilakukan agar masyarakat bisa menjalankan fungsi homestay dengan profesional dan memiliki manajemen pengelolaan dan pelayanan yang baik.
"Butuh manajemen yang baik terkait fungsi homestay kepada masyarakat. Artinya, mereka harus mau mengkomersialkan separuh rumahnya untuk kebutuhan pariwisata. Ini harus menjadi perhatian Pemda," tandasnya. (jl)
