SIDANG: DPRD NTB saat sidang paripurna terkait 6 Ranperda prakarsa.
MATARAM—Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTB, H Makmun memberikan tanggapan terkait 6 rancangan Perda prakarsa dari 9 fraksi di institusi legislasi tersebut. Tanggapan ini disampaikan di hadapan sidang paripurna, Kamis (3/12).
Keenam Ranperda itu yakni, pendidikan tentang madrasah dan pesantren, penggunaan jalan untuk kemasyarakatan, budidaya kemitraan perkebunan tembakau virginia.
Berikutnya yakni, ranperda tentang pengakuan dan penghargaan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat adat. Ada pula ranperda tentang pencegahan perkawinan anak. Terakhir yakni ranperda tentang desa wisata.
Dalam tanggapan fraksi-fraksi, sempat dipertanyakan terkait proses dan mekanisme yang telah dilalui Bapemperda. Sebut saja seperti adanya kajian akademik dan sosialisasi ranperda tersebut.
“Semua proses itu sudah kita lalui. Kajian akademiknya sudah ada sebagai landasan ilmiah dan persyaratan hukum sebuah regulasi,” ucapnya.
Khusus terhadap ranperda pesantren dan madrasah, Fraksi Nasdem santer menyoroti sedikitnya 4 hal. Yakni, masalah sumber dana penyelenggaraan pendidikan yang terbatas, tenaga pendidik dan kependidikan yang masih bermasalah dari sisi kompetensi.
Berikutnya yakni masalah sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Ini karena Sebagian besar merupakan hasil swadaya dari masyarakat serta tidak optimalnya kurikulum yang dikembangkan.
Berikutnya yakni mengenai desa wisata, fraksi yang mengusung semangat restorasi ini mepertanyakan tentang pengelola desa wisata. Pertanyaan itu dispesifikasikan terkait model pengelolaan yang akan dilakukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
Begitu juga dengan Badan Usaha Milik Desa. Model pengelolaan oleh perusahaan desa ini disebutnya belum memiliki aturan yang tegas.
Selain itu, Fraksi Partai Nasdem juga mempertanyakan tentang koordinasi terhadap pihak lain. Pertanyaan ini dilontarkan terkait dengan adanya irisan area dengan lokasi desa wisata.
Sebut saja seperti Taman Nasional Gunung Rinjani dan Taman Nasional Gunung Tambora. Begitu juga dengan kehutanan, agar tidak terjadi konflik. (jl)
