Boy Rafly Amar
MATARAM--Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalillah menjelaskan, penguatan literasi sebagai ketahanan informasi bagi aparatur desa sangat penting dan strategis. Ini penting lantaran maraknya propaganda radikalisme, dimana informasi yang keliru kerap menyesatkan masyarakat.
Selain itu, pemahaman yang tidak utuh tentang agama, berbangsa dan isu lain yang mengancam keutuhan harus disikapi dengan humanis.
"Karena kesadaran mereka yang terpapar harus datang dari diri mereka sendiri. Ditengah ribuan perbedaan NTB, informasi yang utuh bisa mengubah perilaku radikalisme," katanya dalam kegiatan penguatan literasi informasi bagi aparat desa bertajuk 'Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia' (Ngopi Coi) Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Killa Hotel, Kamis (12/11).
Hj Rohmi menjelaskan, saat ini propaganda radikalisme sudah mulai menyasar hingga ke desa-desa. Informasi menyesatkan ini disebar melalui platform media sosial, dan telah ditengarai mampu mengancam cara pandang berbangsa dan bernegara.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafly Amar menyoal kondisi masyarakat dalam penanganan radikalisme. Dikatakannya, saat ini Indonesia membutuhkan kewaspadaan dan literasi informasi sampai ke desa dengan melibatkan aparatur desa.
"Karena itu ketahanan informasi NTB perlu terus diperkuat. Terorisme kerap dilakukan oleh pelaku tunggal bukan bagian dari organisasi akibat masifnya informasi sesat yang menggunakan isu agama dan lainnya," ujar Boy.
Karakteristik radikalisme selama ini disebutnya kerap mengangkat isu agama selain propaganda organisasi seperti ISIS yang tetap merebak. Selain itu, gerakan radikalisme dari mereka yang terpapar konflik Suriah terus diidentifikasi.
Tercatat ada 1200 orang Indonesia yang pernah di Suriah dan kembali ke tanah air terus dilakukan program deradikalisasi. Sasaran radikalisme yakni pemuda dan pesantren.
Masyarakat desa sebagai konsumen informasi disebutnya harus terus diberikan pemahaman tentang propaganda radikalisme yang didapat melalui media sosial maupun muatan informasi dari tokoh pesantren tertentu. "Selain nilai agama, cinta tanah air juga harus dirawat," tegas Boy.
Beberapa program pencegahan dan deradikalisasi di NTB dinilai Ketua Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) NTB, HL Syafi'i berjalan dengan baik. Selain peta daerah rawan radikalisme seperti di Dompu, Bima dan Kota Bima, tahun depan akan mulai melakukan program yang sama di Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Timur.
Selain edukasi, ada pula program fisik pembangunan di tempat yang tengah menjalani program deradikalisasi. Hal ini agar secara fisik mereka juga mendapat pelayanan sarana dan prasarana agar sejahtera.
Sementara itu, mantan Kepala Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Lombok Tengah, H Hasan, mengapresiasi kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kegiatan ini dianggap baik untuk mencegah merebaknya paham radikalisme di desa-desa.
Ia mengakui saat memimpin desa sering melakukan kegiatan kepemudaan dan menyelipkan pesan agar berhati-hati dan mengenali paham-paham yang menjurus ke radikalisme. Langkah ini diambil lantaran generasi muda di desa masih mudah terprovokasi dengan pikiran dan doktrin keagamaan.
"Ini yang perlu terus di edukasi oleh kita,” katanya. (jl)
