H. Daeng Paelori
SELONG--Kompleksitas persoalan nelayan sepertinya menjadi fakta yang terus bergulir. Padahal berbagai macam pendekatan telah dilakukan para pemangku kebijakan.
Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, H Daeng Paelori mengakui, sejauh ini kondisi nelayan di Lombok Timur jauh dari kata sejahtera. Karena itu, berbagai upaya-upaya dilakukan memperbaiki kondisi itu yang terus berlangsung.
"Kalau bicara kesejahteraan nelayan kita belum bisa sejatera," kata Daeng Paelori, saat sambutan di acara pelantikan Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) Lotim, Sabtu (7/11).
Di Lombok Timur, luas wilayah laut yang dimiliki tidak kurang dari 1.700 kilometer persegi. Dari luas itu, memiliki panjang hampir pesisir pantai sekitar 200 lebih kilometer yang terbentang dari wilayah uatara sampai dengan selatan.
Dari bentangan pesisir itu pula, terangnya, masyarakat nelayan di Lotim tersebar di 28 desa pantai.
Dari jumlah sebaran tersebut, porsi anggaran untuk mesyarakat nelayan yang bersumber dari APBD, diakuinya masih kecil. Untuk itu, sebutnya upaya melalui program-program lainnya harus tetap dilakukan.
Di kesempatan itu, ia juga menyinggung pembangunan tambak udang di Kelurahan Suryawangi. Rencana ini belakangan menjadi polemik di Lombok Timur.
Menurutnya, selama ini keberadaan tambak udang belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lombok Timur, khusus bagi nelayan setempat. Pasalnya dari 32 tambak yang tersebar, sumbangan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong kecil.
"Dari 32 tambak, hanya mampu menyumbangkan Rp 57 juta ke PAD sampai saat ini. Makanya saya teriak," cetusnya.
Ketua DPC Partai Golkar Lotim itu tak memungkiri keberadaan tambak tersebut bagian dari kepentingan nasional. Namun dibalik itu juga harus melihat kepentingan daerah.
Lantaran itu, ia meminta upaya dan advokasi terhadap kebutuhan nelayan harus terus dilakukan. Salah satu langkah yang ditempuh yakni dengan menyusun program unggulan yang dapat membantu meringkan beban mereka.
"Saya selaku wakil rakyat akan membantu. Karena jika kita berbuat untuk orang banyak maka pasti akan kita terima dampaknya," ucapnya.
Sekretaris Jenderal PP SNNU, Asep Irfan Mujahid menerangkan, 2,5 juta wilayah laut merupakan zona ekonomi eksklusif. Lantaran itu advokasi serta mediasi bagi nelayan harus terus dilakukan.
Terlebih kepada nelayan yang membutuhkan bantuan, khususnya yang ada di Lombok Timur. Ikhtiar untuk mensejahterakan nelayan adalah perjuangan besar yang bernilai ibadah bagi para pengurus SNNU.
"Kita memiliki lautan di indonesia yang sangat luas, tentu peran SNNU hadir sebagai solusi di tengah-tengah kelompok nelayan, berikan edukasi, advokasi dan kebutuhan nelayan itu sendiri, baik itu akibat iklim dan cuaca yang tidak menguntungkan para nelayan yang ada di Lombok Timur," tegasnya.
Kehadiran SNNU, ujar Asep, memberikan solusi bagi nelayan. Baik melalui regulasi yang berpihak terhadap keberadaan mereka, tentunya yang dapat menguntungkan. Hal itu menjadi perhatian bersama agar dapat terwujudnya kesejahteraan.
"Ketika nelayan sejahtera, maka akan berdampak ke sektor lain, khususnya akan mampu mendorong perekonomian para nelayan yang ada," tandasnya. (sy)
