DEKLARASI DAMAI: Pemdes Gelora usai ramah tamah menggelar deklarasi damai bersama warga pasca polemik pendataan bantuan JPS.
SELONG--Masih ingat aksi demonstrasi yang berujung diamankannya 5 demonstran di Desa Gelora, Kecamatan Sukur Lombok Timur? Polemik uang dimotori Aliansi Masyarakat Gelora Menggugat (AMGM) itu berujung damai.
Kamis (4/6), Pemerintah Desa Gelora berinisiatif menggelar ramah tamah menyudahi polemik yang terjadi. Sebelumnya, Pemdes dituding tidak transparan dalam proses pendataan pemberian bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS).
Dalam kesempatan itu digelar deklarasi bersama antara pemdes, Badan Permusyawaratan Desa, Karang Taruna, perwakilan AMGM serta sejumlah pihak lainnya. Ada pula dari unsur TNI Polri yang memantau jalannya kegiatan tersebut.
Tertuang dalam maklumat deklarasi itu yakni adanya kesepakatan bersama membangun desa secara transparan.
Kepala Desa Gelora, Nuras'mat tak menyia-nyiakan pertemuan itu meminta maaf. Pasalnya, dalam beberapa kali unjuk rasa AMGM, kades tersebut menghilangkan diri tak mau menemui massa. Ia memibtaaaf terkait kemungkinan adanya ketidaktransparanan dalam program yang dijalankan.
"Tapi urusan pendataan bantuan, sepenuhnya kewenangannya dilimpahkan kepada kepala wilayah," ujarnya.
Jika ada persoalan kemudian hari, lanjutnya, warga hendaknya berkoordinasi dengan masing-masing kepala wilayah. Lebih dari itu, hajat dari ramah tamah yang digelar yakni menyatukan persepsi membangun desa secara bersama-sama.
Karena itu, Nurasmat menegaskan, dirinya sangat mbutuhkan adanya masukan dari semua pihak. Masukan yang konstruktif dipastikan sangat positif bagi arah pembangunan desa di masa depan.
Sementara itu, Badan Pengurus Harian (BPH) Karang Taruna Gelora, Karya menyebutkan, pihkanya akan terus mengawal kebijakan pemerintah desa. Dalam proses membangun desa harus pemdes harus terbuka.
"Bagaimanapun bentuk kritik yang masuk ke desa adalah bagian dari cara masyarakat peduli dengan perintah dan pemimpinnya. Pemimpin jangan sekali-kali menutup diri" ucapnya.
Di tempat sama, Kapolsek Sikur IPTU Ery Armunanto SH, mengapresiasi kegiatan tersebut. Pasalnya acara itu bisa dijadikan ajang menjalin silaturahmi yang sempat terputus antara pemerintah desa bersama p
"Kedepan pemdes supaya tidak tertutup untuk masyarakat agar tidak lagi terjadi kejadian seperti kemarin dan harus ada keterbukaan antara ke dua belah pihak," sebutnya.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lukmanul Hakim menyatakan, kegiatan tersebut hendaknyaenjadi titik terang dari polemik yang terjadi.
"Desa itu bisa maju jika ada gerakan pembaharuan yang ditopang oleh seluruh eleman masyarakat. Kekuatan di desa adalah musyawarah untuk mencapai mufakat yang difasilitasi oleh BPD," sebutnya.
Ia mengajak masyarakat yang ada agar tidak melihat ke belakang. Lebih dari itu, masyarakat hendaknya terus berpikir kedepan dalam membangun lebih baik lagi.
Ia juga berharap agar pemerintah desa selalu membuka diri dan berkaca dari kejadian yang telah berlalu sebagai momentum mempererat tali silaturahmi. Selain itu, ia meminta agar terus memberdayakan lembaga desa. (jl)
