jejaklombok.com -- Pesta demokrasi tingkat akar rumput di Kabupaten Lombok Timur bersiap menyambut gelombang besar.
Sebanyak 157 desa dipastikan akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak.
Di balik kemeriahan dan antusiasme masyarakat menyambut kepemimpinan baru di tingkat desa, tantangan stabilitas keamanan dan potensi kerawanan sosial tentu menjadi pekerjaan rumah besar yang menuntut keseriusan penuh dari pemerintah daerah.
Menyadari hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lombok Timur bergerak cepat melakukan langkah mitigasi komprehensif.
Kepala Badan Kesbangpol Lombok Timur, Mustofa menegaskan, pihaknya tidak ingin kecolongan dan telah menginstruksikan jajarannya untuk merapatkan barisan, memperkuat deteksi dini serta menggandeng Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat kecamatan hingga kabupaten.
"Kami dari Kesbangpol bersama FKDM jauh-jauh hari telah melakukan langkah-langkah antisipasi secara masif. Melalui serangkaian roadshow dan pertemuan koordinasi dengan seluruh anggota FKDM per kecamatan, kami memetakan berbagai potensi kerawanan yang mungkin timbul," ungkapnya kepada awak media saat ditemui di ruang kerjanya, jum'at (11/9).
Salah satu titik krusial yang menjadi sorotan tajam Kesbangpol Lombok Timur adalah netralitas para Penjabat Kepala Desa, Ketua BPD, hingga perangkat desa yang ada.
Selanjutnya Mustofa secara terbuka mengingatkan agar para pejabat sementara di tingkat desa tidak bermain-main atau mencoba memihak kepada salah satu kontestan tertentu.
Dia menjelaskan, kekhawatiran terbesar seringkali muncul pada proses transisi kepemimpinan, termasuk saat pembentukan panitia Pilkades di desa.
Sebab, kata dia, Pj. Kades dan BPD memiliki peran strategis dan bersentuhan langsung dengan pembentukan panitia penyelenggara.
Jika dari awal prosesnya sudah diwarnai ketidaknetralan, jelasnya, maka legitimasi hasil pemilihan dikhawatirkan akan runtuh dan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
"Kalau sampai ada Pj. Kades, ketua BPD, atau anggota BPD yang mencalonkan diri atau bahkan tidak mencalonkan diri tetapi secara diam-diam cawe-cawe mendukung calon tertentu, maka kami pastikan akan mengambil tindakan tegas. Jika terbukti tidak netral, kami akan langsung melaporkannya kepada pimpinan dan menarik yang bersangkutan kembali ke kabupaten," tegasnya.
Menurutnya, penarikan aparatur yang melanggar netralitas ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga marwah aturan.
Penjabat kepala desa diangkat dengan mandat utama untuk menjaga stabilitas dan netralitas, bukan untuk mencederai proses demokrasi demi kepentingan kelompok tertentu.
Lebih lanjut, Mustofa Kepala memastikan bahwa hari pencoblosan Pilkades serentak 157 desa di Lombok Timur tetap berpegang pada kesepakatan bersama, yakni pada 27 Januari 2027 mendatang.
Meskipun proses awal sempat mengalami penyesuaian, komitmen bulat antara pemerintah daerah, DPRD, dan para pemangku kepentingan diupayakan agar tidak bergeser dari garis waktu yang telah disepakati bersama.
"Walaupun ada penyesuaian pada beberapa tahapan awal, kata kuncinya tetap kita upayakan pencoblosannya pada tanggal 27 Januari 2027 sesuai dengan aspirasi dan harapan bersama antara pemerintah dan DPRD," tambahnya.
Tahapan krusial berikutnya yang kini tengah dikawal ketat oleh Kesbangpol adalah pembentukan panitia Pilkades tingkat desa yang mulai digulirkan pada pertengahan Februari.
Kesbangpol bersama Dinas PMD dan aparat keamanan terus memantau ketat proses rekrutmen tersebut, termasuk memberikan perhatian khusus kepada desa-desa dengan jumlah bakal calon yang melampaui batas normal (lebih dari lima orang) yang memiliki kerawanan tensi politik lebih tinggi.
Melalui deteksi dini yang intensif, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan ketat terhadap netralitas birokrasi, Mustofa optimis gelaran Pilkades serentak di 157 desa ini dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, berintegritas, dan benar-benar dicintai oleh warganya.
Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan para kandidat untuk berkompetisi secara sehat dan elegan.
Sebab, keberhasilan Pilkades bukan sekadar siapa yang keluar sebagai pemenang, melainkan bagaimana proses demokrasi tersebut mampu merajut kebersamaan, meredam konflik sejak dini, dan membawa kemajuan nyata bagi bumi Patuh Karya yang aman, damai, dan bermartabat.(jl)
