jejaklombok.com -- Direktur Insight for Development and Sustainability (IDEAL), Rohman Rofiki, mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) serta transparansi pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Rohman menegaskan, pemerintah wajib memastikan keakuratan data sebelum memperketat penentuan penerima manfaat. Mekanisme koreksi dan pengaduan harus dipastikan tersedia dan mudah diakses oleh publik.
"Ketika DTSEN dijadikan basis utama penentuan penerima manfaat, pemerintah harus memastikan datanya akurat, mutakhir, dan mudah dikoreksi," ujar Rohman, Sabtu (22/8).
Dalam praktiknya, cara pandang yang keliru (Inclusion Error) terjadi ketika warga yang tidak layak masih menerima bantuan.
Sementara exclusion error (Pengecualian yang salah) membuat warga yang benar-benar berhak justru terdepak dari daftar penerima.
Rohman menekankan bahwa exclusion error harus menjadi perhatian serius karena langsung menghantam kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah.
"Ketika masyarakat berpenghasilan rendah kehilangan akses terhadap bantuan sosial maupun subsidi, mereka akan menghadapi kenaikan pengeluaran rutin. Dampaknya dapat merembet pada konsumsi rumah tangga, daya beli, inflasi, hingga biaya usaha mikro dan kecil," tegasnya.
Sorotan tajam ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan investigasi lapangan, IDEAL menemukan sejumlah anomali klasifikasi desil yang dinilai melenceng jauh dari realitas faktual.
Salah satunya dialami seorang warga berprofesi sebagai tukang tambal ban yang tinggal di rumah tumpangan dengan tanggungan tiga anak dan istri hamil, namun justru tercatat berada di desil 6.
Sebaliknya, temuan kontras menunjukkan seorang pegawai MBG yang telah memiliki rumah dan kendaraan pribadi justru bercokol di desil 1.
Kasus serupa juga ditemukan pada seorang sopir angkutan berfasilitas rumah dan kendaraan yang masuk dalam desil 8.
Meski tidak serta-merta menyimpulkan DTSEN rusak total, IDEAL meminta temuan ini dijadikan bahan evaluasi mendesak untuk segera diverifikasi ulang.
Banyak warga mengaku tidak tahu posisi desil mereka, yang otomatis mematikan ruang bagi masyarakat untuk melayangkan sanggahan atau koreksi data.
"Bagaimana masyarakat bisa menyanggah kalau mereka tidak mengetahui berada di desil berapa? Masyarakat harus diberikan akses untuk mengetahui status datanya dan ruang untuk melakukan koreksi," pungkas Rohman.
IDEAL mendesak pemerintah agar membuka ruang pengaduan yang efektif serta transparan terhadap hasil pemutakhiran data, mulai dari volume pengaduan hingga tindak lanjut koreksi di lapangan agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.(jl)
