jejaklombok.com -- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Nurhasanah, melontarkan catatan kritis terkait kejelasan tindak lanjut atas tuntutan massa aksi yang sebelumnya menggelar demonstrasi di depan kantor bupati pada kamis (20/8) kemarin.
Terhadap aksi tersebut, dewan berharap agar pemerintah daerah (Pemda) benar-benar membuktikan komitmennya dengan memasukkan aspirasi masyarakat ke dalam dokumen perencanaan resmi.
Selanjutnya, untuk menyikapi hal itu, DPRD Lombok Timur bersikap tegas dan tidak ingin sekadar memegang janji lisan tanpa kepastian administratif.
Dia menegaskan, pihak dewan baru akan merealisasikan dan mengetok anggaran jika usulan tersebut secara nyata sudah dimasukkan oleh pemerintah daerah.
Meski demikian, legislatif menyatakan belum bisa memastikan apakah eksekutif benar-benar memasukkan poin tuntutan tersebut ke dalam rencana kegiatan APBD Perubahan.
Lebih lanjut, dewan akan menguji keseriusan pemerintah daerah saat memasuki masa pembahasan anggaran APBD-P.
Hal itu dilakukan guna memastikan aspirasi warga tidak diabaikan di tengah jalan.
"Kalau pemerintah daerah sudah memasukkan usulannya, insyaallah kami pastikan kami akan setuju itu," pungkasnya.(jl)
