jejaklombok.com -- Bupati Kabupaten Lombok Timur, H. Haerul Warisin didampingi sekertaris daerah temui Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) , Zudan Arif Fakrullah di Jakarta pada kamis (16/7).
Langkah Bupati Haerul Warisin tersebut merupakan salah satu upaya untuk menaikkan status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Penuh waktu.
Kepada BKN, bupati menyampaikan besaran jumlah PPPK Paruh Waktu di Lotim mencapai 10.998. Angka tersebut menjadikan Lombok Timur menempati posisi ketujuh terbesar nasional.
Dengan besaran tersebut, kata dia, berpotensi menimbulkan gejolak. Namun begitu, Pemda Lotim dapat mengakomodasi para PPPK-PW tersebut sehingga tidak terjadi gejolak.
Pemyampaian Bupati Haerul Warisin menuai apresiasi dari dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) lantaran kemampuannya mengayomi para PPPK tersebut.
Berkaitan dengan transisi tersebut, BKN bakal merumuskan keriteria celah fiskal dan faktor-faktor lainnya sebagai acuan untuk menentukan jumlah dan kuota bagi Lombok Timur.
Selanjutnya, Sekertaris Daerah Lombok Timur, Dr. HM. Juaini Taofik menyampaikan, keriteria perioritas atau yang diutamakan menjadi panduan tersebut. Menurutnya masih harus menunggu dari BKN.
Meski demikian, Sekda Juaini Taofik menyampaikan faktor usia menjadi salah satu perhatian.
Hal itu, kata Sekda, sebagai upaya memberikan keadilan kepada PPPK-PW yang telah lama mengabdi.
"Pak Bupati berkomitmen di depan kepala BKN setelah kriteria ditetapkan tidak pandang bulu artinya sesuai keadilan. Kalau memang bobot utamanya, terbesar itu adalah faktor usia, maka faktor usia itulah yang akan menjadi acuan Bupati dalam pengusulan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu," pungkasnya.(jl)
