jejaklombok.com -- Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar audiensi dengan sejumlah kepala daerah di Jakarta pada Selasa (28/4).
Pada gelaran tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin didampingi Sekretaris Daerah H. Dr.H.Muhammad Juaini Taofik menyampaikan secara langsung tiga hal utama yang dihadapi daerah kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Yang pertama ialah program Sekolah Rakyat. Bupati Haerul Warisin menjelaskan bahwa di Lombok Timur, program yang sudah berjalan selama dua tahun tersebut masih menghadapi kendala lahan dan fasilitas.
Ia melaporkan terdapat 100 siswa setara Sekolah Dasar (SD) yang saat ini masih menumpang di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ( BPVP) Lenek.
Sementara itu, 125 siswa setara Sekolah Menengah Atas (SMA) masih menumpang di eks Akper Sakra.
Kepada Mensos, Bupati melaporkan pihaknya telah menyiapkan 5 hektar lahan untuk sekolah rakyat sesuai informasi awal. Namun begitu, informasi kemudian lahan yang dibutuhkan 7 hektar.
Ia menegaskan Pemda tetap berkomitmen untuk keberlangsungan program tersebut.
Selain sekolah rakyat, Bupati juga menyampaikan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan.
Ia menyebutkan sebanyak 130.000 warga Lombok Timur dinonaktifkan kepesertaan BPJS nya.
Padahal tahun 2026 ini Pemda telah mengeluarkan Rp 90 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 80 miliar, untuk membayar kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat. Penonaktifan tersebut dinilai akan memperberat APBD.
"Jika 130.000 jiwa yang dinonaktifkan itu tidak diambil alih oleh pemerintah pusat, maka kami harus menambah anggaran sebesar Rp 50 miliar. Meskipun pendapatan daerah kami sedang meningkat, angka sebesar itu tetap sangat berat untuk pembayaran BPJS," terangnya.
Sementara untuk Bantuan Sosial (Bansos), Bupati memastikan kondisinya relatif aman karena telah tersalurkan dengan baik.
Menanggapi hal tersebut, Menteri yang akrab disapa Gus Ipul memberikan sejumlah arahan.
Terkait Sekolah Rakyat, ia menegaskan bahwa sejak awal program kepala daerah diminta fokus dan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, mulai dari pelaksanaan hingga pengawasan.
Sementara terkait BPJS, Mensos menjelaskan bahwa 70.000 dari 130.000 yang dinonaktifkan sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia memastikan bahwa meski ada penonaktifan, sebanyak 72.000 jiwa diaktifkan kembali dengan sasaran yang sesuai kriteria layak.
"Penonaktifan ini kami lakukan untuk mendata ulang kriteria yang benar-benar layak mendapatkan bantuan dari pusat. Sedangkan yang tidak tertanggung dari pusat, silakan daerah mengambil alih. Saya minta data yang sudah ditanggung pusat agar tidak perlu lagi mendapatkan jatah dari daerah," pungkas Mensos.(jl)
