jejaklombok.com--Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lombok Timur secara resmi menyerahkan Sertipikat Tanah Elektronik kepada warga melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kamis (15/01)
Penyerahan tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di sektor pertanahan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat di wilayah pesisir Lombok Timur tersebut.
Kepala Desa Padak Guar, Tarmizi, SH, menyatakan bahwa kehadiran program PTSL sangat dirasakan manfaatnya oleh warga.
Menurutnya, proses yang mudah dan terukur membuat masyarakat merasa sangat terbantu dalam melegalkan aset mereka.
"Kami sangat bersyukur Desa Padak Guar menjadi bagian dari program ini. Awalnya kami mendapatkan target 600 bidang, namun setelah verifikasi menjadi 590 bidang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 440 bidang dinyatakan sudah pasti selesai secara administratif," ujar Tarmizi diselamatkan penyerahan sertipikat pada warga.
Namun, ia juga menjelaskan adanya sedikit kendala bagi sebagian warga lainnya. Sebanyak 75 bidang tanah saat ini masih tertunda karena berbatasan langsung dengan kawasan hutan.
Untuk warga yang berbatasan dengan hutan sedang mengupayakan koordinasi intensif guna mendapatkan rekomendasi dari pihak Balai Kawasan Hutan (BPHL/KPH).
"Kami terus menunggu respon positif agar hak masyarakat kami bisa segera terpenuhi," tambahnya.
Mengingat jumlah kuota yang cukup besar, Kantor Pertanahan Lombok Timur melakukan pembagian sertipikat secara bergelombang.
Perwakilan Kantah Lombok Timur, Nirwana, menjelaskan bahwa agenda hari ini merupakan kelanjutan dari rangkaian penyerahan sebelumnya.
"Hari ini kami menyerahkan sebanyak 114 sertipikat elektronik pada tahap kedua ini. Sebelumnya, tahap pertama sudah dilakukan beberapa minggu yang lalu sebanyak 100 bidang," jelas Nirwana.
Total realisasi yang telah diserahkan hingga saat ini adalah Tahap I sebanyak 100 Sertipikat Tahap II (Hari ini): 114 Sertipikat, sehingga total Sementara 214 dari target 440 bidang yang siap terbit.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sertipikat yang dibagikan kini berbentuk Sertipikat Elektronik.
Dokumen ini diklaim lebih aman dari risiko kehilangan, pencurian, atau kerusakan akibat bencana alam karena datanya tersimpan secara digital di basis data Kementerian ATR/BPN.
Masyarakat Desa Padak Guar berharap program serupa dapat kembali menyasar desa mereka di masa depan, mengingat masih ada potensi lahan yang perlu mendapatkan legalitas hukum serupa guna meningkatkan taraf ekonomi warga melalui akses permodalan perbankan. (Jl)
