SELONG-- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur bersama tim ahli dari Kementerian (BKKBN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan telaah lapangan di Sembalun pada jum'at (5/12).
Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B yang menargetkan Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Non-PAUD.
Kunjungan tim dari Kementerian (BKKBN) ke Sembalun dikenal sebagai salah satu sentra penghasil bahan makanan bergizi.
Hal itu bertujuan untuk mendalami hambatan dan mencari strategi terbaik dalam implementasi program nasional MBG ini.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas DP3AKB Lombok Timur, Dokter Hasbi Santoso, mengungkapkan, kebutuhan sarana prasarana dan cakupan sasaran MBG 3B masih menjadi tantangan di Sembalun.
"Dari kebutuhan ada tiga sebenarnya dapur yang dibutuhkan dan lain-lain, satu sedang dalam proses. Dengan dua dapur ini memang baru tercover secara utuh di 6 desa," ungkapnya.
Tidak hanya itu, Hasbi rupanya menyoroti target yang ambisius untuk sasaran 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Wanita/Balita Non-PAUD) pada tahun 2026 mendatang.
"Untuk sasaran tambahan 3B ini, di tahun 2026 kita harus sudah bisa memenuhi sasaran 3B tambahan ini dan itu bukan berupa persentase, harus seterusnya kita bisa," tegasnya.
Salah satu poin krusial yang digali dalam FGD ini adalah mengenai kinerja dan peranan TPK yang berjumlah lebih dari 3.100 orang di Lombok Timur, tersebar di setiap desa, dengan tugas melayani 200 KK per tim.
Dia mengakui adanya kelemahan mendasar dalam operasional TPK, yaitu perihal data primer.
"Ada beberapa pokok mendasar, bukan berarti mereka tidak bekerja, cuma kinerjanya yang akan kita optimalkan, terutama sekali yang paling mendasar itu mengenai data," ujar Dokter Hasbi.
"Data ini yang sangat lemah. Perkawinan di bawah umur di kita itu kita selalu mendapatkan data sekunder. Kalau TPK kita berdayakan, dia bisa mengetahui dari 200 KK yang mereka dampingi itu dengan gampang," imbuhnya.
Selain masalah data, ketidakjelasan Standard Operational Procedure (SOP) bagi TPK juga menjadi perhatian.
"Mohon maaf ada kelemahan, tidak ada SOP, tidak ada standar prosedur profesional apa yang harus dikerjakan," katanya.
Ir. Siti Fatonah Mph, Penyuluh KB Ahli Utama Kementerian Kemenhuk bangga/BKKBN, menjelaskan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari telaah nasional untuk mengukur efektivitas TPK.
"Misi kami ke sini adalah sebetulnya untuk melakukan telaah terhadap peran para TPK, Tim Pendamping Keluarga, di dalam program makanan bergizi gratis 3B," kata Ir. Siti Fatonah.
Ia menekankan bahwa program MBG bukan hanya soal penyaluran makanan, tetapi lebih pada edukasi.
"Yang terpenting adalah mengedukasi para keluarga agar terjadi perubahan perilaku di dalam keluarga, di dalam pola penyediaan makanan bergizi di rumah masing-masing. Karena program MBG hanya sekitar 30% dari kebutuhan kalori dalam satu hari," jelasnya.
Menanggapi anomali stunting di Sembalun, yang merupakan daerah produksi pangan, Ir. Siti Fatonah menggarisbawahi pentingnya protein hewani.
"Stunting itu bukan hanya ditentukan karena ini daerah produksi sayur-mayur ya, pengaruh terbesar itu sebetulnya dari protein hewani yang kurang," tegasnya.
Dokter Hasbi Santoso menyatakan bahwa data stunting di Lombok Timur secara umum masih di atas rata-rata nasional. Untuk Sembalun sendiri, ia memperkirakan angka stunting saat ini berada di kisaran 12 persen (3 persen dari total penduduk sekitar 25 ribu).
Mendorong Kecamatan untuk mengaktualisasi kebutuhan dapur MBG yang masih kurang. Seperti penyusunan SOP TPK yakni memberikan arahan, SOP, serta tugas dan tanggung jawab yang lebih rinci dan jelas kepada TPK.
"Selain itu, memperkuat koordinasi vertikal seperti mengundang perwakilan Dinas dan para ahli di provinsi (BKKBN dan Dinas DP3AP2KB) untuk memperjelas tugas dan kewajiban TPK, terutama karena honor TPK bersumber dari mereka," pungkasnya.
DP3AKB berharap melalui penguatan TPK dan koordinasi yang lebih baik, data primer keluarga dapat terkumpul secara akurat dan akuntabilitas agar program MBG 3B dapat menjadi langkah signifikan dalam menekan angka stunting di Lombok Timur dan Sembalun khususnya.(JL)
