 |
| Muhammad Shalihin : Petani Milenial NTB |
SELONG-- Distribusi pupuk subsidi dari tahun-ke tahun selalu menyisakan masalah meski berbagai upaya telah di lakukan oleh pemerintah, termasuk distribusi menggunakan kartu tani berbasis RDKK.
"Kami berharap ada keseriusan dari pemerintah menangani permasalahan distribusi pupuk ini," Ucap Muhammad Shalihin, petani milenial asal desa Tirtanadi.
Dia menuturkan, Pengalamannya di lapangan, alokasi pupuk tidak tepat sasaran. Lantaran petani yang bercocok tanam sering kali gagal panen karena tidak mendapatkan pupuk.
Jika ada, sambubgnya, petani harus menebus dengan harga yang tidak wajar.
Sementara pupuk tersebut merupakan kebutuhan pokok untuk meningkatkan hasil pertanian.
"Semoga dengan terbitnya Permendag no 04 tahun 2023 terkait distribusi pupuk subsidi ini menjadi angin segar bagi para petani," ungkapnya.
Harapan lainnya, pemerintah dan distributor berkomitmen menjadi mitra strategis bagi petani.
Hal itu, karena selama ini banyak Distributor yang menggandeng jualan pupuk subsidi dengan non subsidi.
"Kita boleh menebus jatah pupuk subsidi asalkan kita juga harus membeli pupuk non subsidi yang harganya relatif mahal," keluhnya.
Terhadap kondisi itu, lanjutnya, ia meminta kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk serius mengawasi distribusi pupuk.
"Kalau perlu membentuk PANSUS khusus mengawasi distribusi pupuk ini," pungkasnya.(jl)
