Jejak Terkini

Realisasi Belanja OPD Kembali Disinggung

HM Sukiman Azmy

SELONG
-- Realisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali disinggung Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy. Serapan belanja OPD dianggap masih rendah karena dibawah 50 persen.

Hal ini mengemuka saat Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy memimpin rapat evaluasi pelaksanaan APBD di Rupatama 1 Kantor Bupati Lotim, Selasa (19/10).

"Saya meminta penjelasan sejumlah kepala OPD yang serapan dan realisasinya masih berada di bawah 50 persen," kata HM Sukiman Azmy.

Sejauh ini, serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) disebutnya terbaik di NTB. Ia merincikan Persentasenya mencapai 77,81 persen pertanggal 15 Oktober 2021.

Dimana, kata dia, dana transfer khusus untuk DAK fisik mencapai 72,49 persen dan non fisik 82,66 persen. 

Dalam kesempatan itu, dirinya mengapresiasi kepala OPD dengan serapan dan realisasi APBD 2021 yang telah sesuai dengan target. 

Namun begitu, ia juga meminta komitmen pimpinan OPD untuk mencapai target triwulan ke tiga. Yaitu tak kurang dari 75 persen pada akhir Oktober nanti. 

Dengan begitu diharapkan pada akhir tahun anggaran, minimal 95 persen target APBD dapat terealisasi. Sementara bila tidak, dikhawatirkan target yang telah ditetapkan tidak dapat terkejar. 

Di lain sisi, untuk menekankan target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepala OPD diminta menciptakan inovasi serta terobosan yang dapat menggenjot prihal itu.  

"Saya tekankan agar pimpinan OPD aktif memperbaharui laporan," ujarnya.

Sehingga, imbuhnya, data yang ada di masing-masing instansi sama dengan di BPKAD maupun BAPPEDA.

Ditekankannya pula agar pimpinan OPD aktif memperbarui laporan sehingga data yang ada di masing-masing OPD sama dengan data di BPKAD maupun Bappeda.

Berdasarkan pemaparan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, jelasnya, dari target PAD Rp 446 miliar lebih, realisasi hingga 15 Oktober berada di angka lebih Rp 245 miliar atau 55,06 persen. 

Jika dirinci, realisasi PAD dari pajak daerah ialah 50,33 persen, retribusi daerah 58,39 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 41,06 persen.

"Dan PAD lain-lain yang sah adalah 57,54 persen," paparnya. (kin)

Posting Komentar

0 Komentar