Jejak Terkini

Soal 10 Juta Sapi, Murnan: Jangan Beri Janji Palsu

Murnan

SELONG
-- Janji Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB memasok 10 juta sapi kian hangat diperbincangkan. Penyebabnya lantaran janji itu tak kunjung ada kejelasan.

Terhadap program itu, Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan, mengingatkan agar semua pihak berhati-hati. Jangan sampai mengumbar janji yang tidak ada kejelasannya.

Apa yang dilontarkan Murnan sebagai buntut insiden perusakan kandang sapi oleh warga Gunung Sepang, Kecamatan Selong belum lama ini. Perusakan itu lantaran sapi yang dijanjikan HKTI NTB tak kunjung datang.

"Kalau pun ada penjelasan berikutnya, silahkan dijelaskan secara baik-baik," ujar Murnan, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (9/6).

Penjelasan ini, jelasnya, agar masyarakat teredukasi dan tak hanya mengharapkan bantuan saja. Paling tidak ada bentuk usaha lain yang dilakoni. 

Murnan mengaku miris dengan janji 10 juta sapi tersebut. Terlebih janji itu diungkapkan oleh salah seorang kepala daerah.

Sedianya, kapasitas sebagai pemerintah daerah dan ketua organisasi disebutnya harus dipisahkan. Ini dianggap penting agar masyarakat yang menjadi obyek janji tidak menghakimi pemerintah secara keseluruhan.

Alih-alih mengumbar janji, Murnan mengingatkan agar masyarakat diberikan akses permodalan. Langkah ini lebih realistis dan bisa dilakukan lewat dana kredit usaha rakyat (KUR).

"Sebaiknya janji-janji seperti itu dikurangi saja. Berikan masyarakat yang nyata saja dan dapat terealisasi," ucapnya.

Terhadap perusakan kandang itu, Murnan mengaku seharusnya tidak dilakukan oleh masyarakat. Sebaiknya masyarakat melanjutkan niatnya memelihara sapi tanpa harus menunggu bantuan, tapi bisa dengan cara membeli.

Ditanya soal kepastian janji 10 juta sapi, Murnan tak berani memastikan apakah program itu dapat terealisasi. Dirinya menyebut hal itu bukanlah program pemerintah, melainkan agenda dari HKTI.

Di waktu hampir bersamaan, muncul akan ada pemberian sapi melalui agenda Pemkab Lotim berkembang berbentuk KUR. Program ini nantinya akan dikelola oleh dinas terkait.

"Jangan sama lah kapasitas sebagai Wabup dan Ketua HKTI, harus dibedakan," tegasnya.

Pemisahan itu, kata dia, agar konkrit. Sebab belum ada program pengadaan sapi sebesar itu dari pemerintah. 

Untuk saat ini, ujarnya, petani maupun peternak ditumbuhkembangkan secara modern. Menurutnya, ada cara untuk penggemukan selama tiga bulan. 

Seperti pembuatan melalui produksi pakan. Salah satunya disebutnya banyak jerami yang tak kepakai, hanya dibakar saja.

Tak Sudi masyarakat dibuai janji tidak jelas, Murnan mengingatkan agar melaksanakan program yang nyata saja. Sebut saja seperti pembuatan ruang kreativitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan membuka gerai di setiap kecamatan.

"Lebih baik berikan ruang kepada pemuda untuk membuat lapak seperti tempat nongkrong. Ada ruang usaha juga di tempat itu, contohnya seperti di Terara," jelasnya.

Sebab, kata dia, tak semua orang tinggal di pinggir jalan. Namun dengan membuat hal semacam itu, warga yang menetap di dalam perkampungan pun dapat membuka usahanya.

Hal semacam itu, terangnya yang merupakan program nyata dan produktif. Sebab ia menyebut banyak tanah pemerintah yang dipakai untuk program itu.

"Aset pemerintah jadi produktif, usaha akan terbentuk, UMKM akan tumbuh itu yang lebih riil," tandasnya. (kin)

Posting Komentar

0 Komentar