SIAP PILKADA: Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah menyatakan Pemprov NTB siap menggelar pilkada.
MATARAM--Penyelenggaraan pilkada serentak 9 Desember mendatang siap digelar di NTB. Hanya saja, pilkada kali ini berbeda dari sebelumnya lantaran dilaksanakan diasa pandemi.
Lontaran ini disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat menerima kunjungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kunjungan para senator itu diterima di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (17/11).
Kendati digelar di masa pandemi, kondisi rumah sakit sebagai hilir penanganan wabah ini makin baik performanya. Begitu pula dengan pengendalian di lapangan, penegakan disiplin protokol kesehatan tetap dijalankan.
Wagub menyunggung dukungan Pprov NTB dalam melengkapi perhelatan demokrasi tersebut. Dukungan yang diberikan dalam bentuk anggaran.
Sejak awal tahapan pilkada, sambungnya, semua kontestan pilkada dari 9 daerah di NTB telah diajak membangun komitmen menegakkan disiplin protokol kesehatan. Karena itu, pelaksanaan pilkada tidak boleh mengabaikan komitmen dan kesepakatan yang telah dibuat.
Pemprov NTB disebutnya telah menggelontorkan dana hibah sebesar Rp 1 miliar untuk melengkapi dan membiayai prosedur pelaksanaan pencoblosan. Mulai dari kesiapan petugas dan logistik pemilu tambahan berupa APD, masker, sarung tangan maupun rapid test bagi petugas pemilu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI H. Mahyudin mengatakan, dari informasi yang diterima lembaganya, NTB termasuk yang berhasil dalam pengendalian pandemi Covid 19. Namun demikian, sebagai amanat undang-undang, pengawasan akan terus dilakukan bahkan turun langsung terutama bagi anggota DPD yang dapilnya melaksanakan pilkada serentak.
"Tidak ada cara lain dalam penegakan protokol kesehatan selain penegakan hukum dengan perangkat hukum yang ada kalau ingin selamat dari pandemi," ujar Mahyudin.
Sementara itu, Zuriatin, komisioner KPU NTB menjelaskan, anggaran yang sudah ditransfer ke tujuh kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada serentak sebesar Rp 147,3 miliar telah diterima masing masing KPU kabupaten kota. Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap sebesar 2.180.915 akan dikawal oleh 54.783 petugas dengan 12 hal baru yang akan diterapkan di TPS dalam pencoblosan di masa pandemi.
"Yang belum adalah teknis rapid test bagi lima puluh empat ribu petugas itu di kabupaten kota untuk memastkan kesehatan petugas," jelas Zuriatin.
Ia juga menjelaskan sejak 15 Juni silam telah banyak regulasi yang dirubah untuk adaptasi kegiatan dan tahapan pilkada serentak agar sesuai dengan protokol kesehatan.
Hadir pula dalam pertemuan tersebut, Bawaslu NTB, Wakapolda dan Danrem serta beberapa anggota DPD RI. (jl)
