Jejak Terkini

Dewan Cecar Dinsos Terkait Penentuan Suplaier

SUPLAIER: Para suplaier BPNT bersama Dinas Sosial dipanggil DPRD Lotim terkait penentuan suplaier.

SELONG
--Jajaran DPRD Lombok Timur memberi atensi serius terhadap sengkarut pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Atensi ini ditandai dengan pemanggilan Dinas Sosial setempat terkait penentuan suplaier, Senin (19/10).

Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan BRI itu, pihak Dinsos dicecar terkait siapa pihak yang menentukan suplaier. Pihak Dinsos yang dituju sebagai sasaran sempat mengelak sembari menyebut BRI sebagai penentu.

"Kita ingin mengetahui siapa yang menentukan untuk menjadi suplair. Apakah Dinsos yang menunjuk atau siapa," tanya Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, H Daeng Paelori. 

Dinsos yang menjadi sasaran cecaran sempat gelagapan dialamatkan pertanyaan itu. Namun BRI yang menjadi alamat telunjuk Dinsos juga menepis. BRI mengaku hanya menerima data suplaier yang sudah kelir dari Dinsos.

Sadar cecaran wakil rakyat ini cukup serius, akhirnya Dinsos Lotim buka suara. Dinas sebagai leading sector yang menangani BPNT ini akhirnya berterus terang.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penaganan Fakir Miskin Dinas Sosial Lotim, Saefuddin Zuhri mengatakan, penentuan suplaier disebutnya melalui proses pertemuan dengan Dinas Sosial NTB. Pertemuan itu diinisiasi setelah terjadi kisruh distribusi BPNT pada tahun 2018-2019.

Dalam pertemuan itu, lanjutnya, mengemuka bahwa yang boleh menentukan suplaier adalah kepala daerah dan Dinas Sosial sendiri. Dari pertemuan itulah akhirnya menjadi dasar pihaknya menunjuk siapa saja yang berhak menjadi suplaier.

"Kesepakatan itu berlangsung Januari 2020," ungkapnya.

Dalam penunjukan suplair yang dilakukan Dinsos Lotim, ia sebutkan berakhir sampai Juni 2020. Karena kesepakatan itu telah berakhir, praktis Dinas Sosial juga mencabut penunjukan tersebut. 

"Denga dicabutnya penunjukan tersebut, sehingga kami meminta kepada agen silahkan cari suplaier yang benar-benar bergerak di bidang itu," sebutnya.

Saefuddin Zuhri juga mengungkapkan, dari 21 kecamatan hampir semuanya ada suplaiernya. Bahkan pada minggu  kemarin, semua agen memutuskan kontrak dengan salah satu supleir. 

"Ya karena itu haknya agen ya silahkan," katanya.

Saefuddin Zuhri berterus terang bahwa penentuan suplaier dalam rentang Januari-Juni di bawah kendali pihaknya. Namun sejak Juli sampai sekarang agen yang menentukan suplaier. 

"Sehingga dari bulan Juli sampai sekarang ini penentuan suplair adalah agen berdasarkan fotokopi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan diberikan ke kami," jelasnya. (cr-zaa) 

Posting Komentar

0 Komentar