 |
| DISTRIBUSI: Dinas Sosial NTB telah mulai mendistribusikan Bansos Beras dian dimulai di Lombok Barat. |
MATARAM--Kementerian Sosial (Kemensos) dan Perum Bulog resmi meluncurkan program Bantuan Sosial Beras (BSB) bagi Keluarga Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk di NTB dimulai dari Lombok Barat.
"Pendistribusian per kabupaten dimulai dari Lombok Barat, Sejak hari Kamis 17 September 2020," ungkap Kepala Dinas Sosial NTB, H Ahsanul Khalik, Jumat (18/9).
Berdasarkan data pendistribusian di Lombok Barat selama dua hari (17-18) September 2020, rinciannya yakni 5.290 paket. Jumlah itu didistribusikan Kamis (17/9). Sementara hari ini masih dalam proses distribusi sebanyak 10. 440 paket.
"Bansos beras telah dibagi 15.730 paket, dengan keterangan 1 paket 15/kg. Terbagi masing-masing penerima 2 paket/30 kg," jelasnya.
Pendistribusian bansos beras sebutnya dihajatkan untuk 339.588 KPM PKH se NTB. Distribusi dilakukan oleh pihak transporter PT. DNR.
Selanjutnya Bidang Linjamsos dan Bidang Daya Sos Dinsos NTB dan Dinsos kabupaten kota disebutnya mengawal ketetapan jumlah dan sasaran bantuan. Berikutnya dilakukan monitoring dan pemantuan secara berkala.
"Untuk menghadirkan KPM PKH, telah dikonsolidasi oleh Seluruh SDM PKH," sambungnya.
Ketika ditanya, bagaimana dengan kabupaten kota lain. Apakah akan mendapatkan bantuan beras juga? Kata dia, KPM PKH di kabupaten kota lain akan mendapatkan hal yang sama.
Saat ini, masih dikoordinasikan tentang kesiapan transporter dan pemetaan titik pembagian. Bahkan persiapan koordinasi pemberitahuan kepada aparat kecamatan, desa dan lurah masing masing.
Selain jumlah dan kualitas beras, lanjut Mantan Penjabat Bupati Lombok Timur ini, pemetaan titik pendistribusian dan kekuatan armada transporter merupakan kunci sukses tersampaikan bansos Kemensos tersebut. Pasalnya, khusus di Pulau Sumbawa ada beberapa lokasi yang memiliki lokasi PKH Akses dan jarak tempuh yang cukup jauh.
"Untuk itu, kita akan terus memantapkan koordinasi dengan kabupaten kota, agar pelaksanaan distribusi berjalan lancar," inginnya.
Khalik mengingatkan, sebagaimana pesan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalillah saat acara launching secara daring bersama Kemensos. Kala itu Wagub berpersan bantuan beras ini diperuntukan bagi penerima PKH.
Bantuan itu diharapkan tepat sasaran. Penerima manfaat semaksimal mungkin bisa memanfaatkan bansos tersebut untuk kebutuhan pengamanan sosial.
Apalagi saat ini, katanya, situasi dalam masa transisi pandemi Covid19. Dibutuhkan gotong royong bagi semua pihak. Termasuk penerima manfaat bansos PKH, untuk memanfaatkan bansos untuk kebutuhan keluarga, bukan untuk "dijual" kembali.
"Pendistribusian bansos ini harus tepat sasaran dan harus dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga. Aparat Kepolosian TNI/Polri dan Wartawan/LSM serta masyarakat dapat mengawal bersama," harapnya.
Menurut dia, program bantuan beras bertujuan mengurangi beban pengeluaran KPM-PKH. Kebutuhan pangan beras bagi warga terkena dampak Covid-19 bisa terpenuhi dan kesehatannya terjaga. Berikut pada pelaksanaan pendistribusian, KPM PKH diwajibkan menjaga protokol kesehatan, wajib menggunakan masker dan jaga jarak.
"Untuk mencegah Covid19, saat menerima bansos beras, KPM PKH wajib pakai masker dan hindari kondisi berkerumunan," tutupnya. (jl)
