728x90

ad

Wagub Dorong Penguatan Data Kemiskinan Terpadu

TELEKONFERENSI: Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat telekonferensi terkait data kemiskinan.
MATARAM--Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tahun 2020 untuk penanganan kemiskinan di Provinsi NTB terus dimutakhirkan.

"Validasi data ini sangat sangatlah penting untuk dirapikan. Karena ini menyangkut angka kemiskinan di NTB," ucap Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, Rabu (22/7/).

Lontaran ini disampaikan saat memberikan paparan pada telekonferensi di kediaman resminya.

Wagub membenarkan bahwa NTB meminta khusus kepada Kementerian Sosial agar diberi kesempatan terus memutakhirkan  data terpadu kemiskinan secara riil.

Ini dilakukan lantaran selama ini apa yang diprogramkan belum bisa berjalan dengan semestinya. Persoalan ini lantaran ujung tombaknya ada di desa.

Untuk itu, peran kota kabupaten dan provinsi hendaknya memfasilitasi agar validasi data dapat dilaksanakan empat kali dalam satu tahun. Nantinya validasi data berkala ini dapat menjadi suatu sistem di NTB.

"Kalau ini sudah bisa kita lakukan, tersistem betul empat kali dalam satu tahun kita bisa memperbaiki data miskin kita. Tentunya tidak akan ada lagi masalah dalam pendistribusian program-program," ujarnya.

Ia meyakini tersebut mengingat rujukan  adalah data miskin yang selalu dimutakhirkan. Data miskin ini nantinya tersist di Dinas Sosial secara nasional.

Demi menyukseskan hal ini, lanjutnya, diperlukan keseriusan segala pihak. Dengan validasi data empat kali dalam satu tahun akan memudahkan dalam mengukur penurunan angka kemiskinan di NTB.

"Kami sangat berharap kepada bupati dan sekda beserta jajarannya memandang ini sebagai satu hal yang penting untuk sama-sama menyelesaikan masalah kemiskinan di Provinsi NTB," ujarnya.

Dari data BPS, lanjut Wagub, ternyata masyarakat yang menerima bantuan bantuan, masih banyak yang salah sasaran. Karenanya Wagub meminta kedepan di NTB tidak boleh lagi terjadi hal yang serupa, sehingga seluruh program-program yang diluncurkan oleh pemerintah baik itu nasional, provinsi maupun kabupaten kota benar-benar tepat sasaran.


"Sesungguhnya kalau kita melihat jumlah dari pada bantuan ini seharusnya tidak ada kata kurang. Karena kalau kita merujuk kepada data BPS seharusnya bantuan-bantuan ini jumlahnya sudah lebih dari pada yang kita butuhkan. Tetapi memang permasalahannya adalah ketepatan sasaran, sehingga perlu sungguh-sungguh kita seriusi hal ini," ucapnya.


Pada kesempatan itu, Wagub menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Lombok Timur atas respon yang luar biasa terhadap validasi data.

"Terus terang dari Lombok Timur sendiri sebelumnya juga sudah memberikan masukan-masukan juga kepada kami dan kami sangat apresiasi itu," terang Wagub.

Setelah mendengar paparan dari 10 kabupaten kota se-NTB, Wagub mengapresiasi respon dan capaian dari masing-masing wilayah tersebut.

"Saya mengapresiasi tadi Kabupaten Lombok Timur sudah melakukan, kemudian juga Lombok Tengah yang hasilnya juga luar biasa. Kemudian Kota Mataram juga sudah berjalan dan Kabupaten Sumbawa juga sudah melakukan. Artinya semua kita ini sedang melakukan hanya satu yang saya tangkap tadi yang belum itu adalah Kabupaten Bima," ungkapnya.


Wagub berharap agar kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya dan berharap tidak ada data yang harus diperbarui di Kabupaten Bima. Jikallpun ada, maka dapat segera diselesaikan.

"Sekali lagi terima kasih Bapak Bupati Lombok Timur yang setia sampai dengan akhir, juga bapak bupati Dompu Bupati KSB dan Bapak Sekda dan seluruh hadirin. Saya sangat berharap nanti di akhir bulan ini data yang ada di NTB ini, sudah tervalidasi sesuai dengan aktualnya sesuai dengan kondisi realnya, sesuai dengan kondisi yang seharusnya dari warga warga kita yang mendapat bantuan," tutup Wagub.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik yang memantu berlangsungnya telekonferensi menyampaikan, sesuai kewenangan pada undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, untuk pendataan khususnya untuk verifikasi dan validasi data merupakan kewajiban daerah.

"Terkait dengan itu, maka kita harus aktif melakukan pendataan dalam hal ini pemerintah pusat memberikan ruang kepada kita dalam 1 tahun itu 4 kali untuk melakukan validasi data, terkait dengan hal ini khusus kita NTB, agustugs ini diberikan waktu untuk melakukan perbaikan," terangnya.

Sejak menerima surat dari Gubernur NTB pada tanggal 30 Juni, yang meminta kepada kabupaten kota untuk melakukan verifikasi dan validasi data, pihaknya langsung melakukannya. Terakhir, ia meminta agar kesempatan yang diberikan ini dapat dipergunakan sebaiknya serta memperkuat sinergitas.

Pada kesempatan itu, Wagub turut juga didampingi oleh Asisten I Setda Prov NTB, Kepala BPMPD Prov. NTB dan Kepala Diskominfotik NTB. (jl)

Posting Komentar

0 Komentar