jejaklombok.com -- Akses masyarakat di sejumlah wilayah terdampak bencana di Lombok Timur dalam waktu dekat dipastikan akan segera membaik.
Hal itu ditandai dengan ditanda tanganinya naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2026 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin.
Usai melakukan penandatanganan, Bupati menyampaikan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah infrastruktur tersebut sudah lama ditunggu masyarakat.
Kita memiliki banyak jembatan yang putus dikarenakan bencana alam yang sudah dilaporkan kepada BNPB, dan sudah didaftar juga oleh BNPB," jelasnya.
"Setelah sempat tertunda karena terjadi bencana di Aceh dan Sumatera, tahun berikutnya setelah dijanjikan juga terjadi bencana di NTT, sehingga itu juga menjadi faktor penghambat. Alhamdulillah beberapa minggu kemarin saya diundang ke Jakarta untuk menandatangani RKA," Tambahnya.
Sesuai dokumen perjanjian, kata dia, dana hibah sebesar Rp 11,377 miliar lebih tersebut akan dimanfaatkan untuk rekonstruksi Jembatan Apitaik-Teko kecamatan Pringgabaya Rp 5,3 miliar, rekonstruksi Jembatan Ulem-ulem Desa Tetebatu Kecamatan Sikur Rp 3,7 miliar, rekonstruksi Jembatan Barang Panas-Jeruk Manis Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur Rp 2,5 miliar, dan Rehabilitasi SMPN SATAP 01 Montong Gading Desa Perian, Kecamatan Sikur.
Sementara itu sejumlah jembatan lainnya yang masih belum ditangani, tegasnya, akan segera diajukan untuk dapat ditangani BNPB, Termasuk pula aspirasi masyarakat yang berasal dari DPRD.
Lebih lanjut keberadaan jembatan bailey yang ada di Perigi akan menjadi asset Pemda Lombok Timur untuk menangani bila ada jembatan rusak, sebelum ditangani secara permanen.
Sekda Lombok Timur, sekaligus Kepala BPBD H. Muhamamd Juaini Taofik menambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini akan dimulai pada 2027 karena dana hibah tersebut akan disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Penandatanganan NPHD tersebut dilaksanakan pada Senin (16/11) di Ruang Rapat Bupati disaksikan Kepala Pelaksana BPBD, Kepala BPKAD, dan Kepala Bappeda Lombok Timur.
Sebelumnya pada 5 November lalu Bupati telah menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Jakarta.(jl)


