jejaklombok.com -- Lembaga Insight for Development and Sustainability (IDEAL) melayangkan kritik pedas terhadap amburadulnya akurasi data masyarakat miskin dalam program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Lombok Timur.
Pemerintah daerah dinilai hanya sibuk mengejar capaian administratif dan pencitraan penghargaan, sementara realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan yang fatal.
Direktur IDEAL, Rohman Rofiki, menegaskan bahwa proses verifikasi data Perlinsos yang dilakukan pemerintah gagal total dalam mencerminkan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya.
"Jangan cuma bangga menghitung berapa banyak warga yang sudah didata! Yang jauh lebih penting, apakah data itu sesuai dengan kondisi riil atau cuma fiktif di atas kertas?" tegas Rohman dengan nada keras.
Kritik tajam ini bukan tanpa alasan. IDEAL membongkar sederet temuan absurd di lapangan yang memperlihatkan betapa kacaunya penentuan tingkat kesejahteraan (desil) warga
Seorang warga miskin yang bekerja sebagai tukang tambal ban, menumpang tempat tinggal, menanggung tiga anak, dan istrinya sedang hamil, justru dimasukkan ke desil 6 (kategori mampu).
Sebaliknya, warga yang bekerja sebagai pegawai MBG, memiliki rumah permanen, dan mempunyai kendaraan pribadi, malah nangkring di desil 1 (kategori sangat miskin) sebagai prioritas penerima bantuan.
Tidak hanya itu, warga yang bekerja sebagai sopir angkutan umum dengan kepemilikan rumah dan kendaraan justru masuk ke desil 8.
"Ini lelucon data atau kebodohan sistem? Bagaimana bisa tukang tambal ban dianggap lebih kaya daripada pegawai yang punya rumah dan kendaraan? Pemerintah harus buka mata dan audit ulang seluruh data ini," kata Rohman. Masyarakat Dikebiri dari Hak Menyanggah
Tidak berhenti di situ, IDEAL menyerang minimnya transparansi pemerintah. Warga sengaja dibiarkan buta informasi mengenai status desil mereka sendiri, sehingga menutup ruang bagi masyarakat miskin untuk membela diri atau mengajukan keberatan.
"Bagaimana warga bisa menyanggah kalau status desilnya saja dirahasiakan? Ini bentuk pengabaian hak rakyat. Buka datanya, berikan akses sanggah yang jelas, jangan sembunyi di balik sistem," cecar Rohman.
IDEAL mendesak Pemkab Lombok Timur untuk segera menghentikan sikap jumawa yang kerap membanggakan penghargaan atau angka capaian pendataan semata.
Rohman menegaskan bahwa penghargaan tak ada artinya jika warga miskin tetap terpinggirkan dari hak-hak dasarnya.
IDEAL menuntut pemerintah untuk segera mempublikasikan data agregat secara terbuka, mencakup jumlah pasti keluarga yang telah diverifikasi ulang.
Rincian data yang mengalami pergeseran perubahan desil. Total pengaduan dan sanggahan masyarakat yang benar-benar ditindaklanjuti.
"Ukurannya sederhana, orang miskin dapat haknya atau tidak? Kalau orang mampu masih menikmati bantuan sementara yang miskin gigit jari, artinya pendataan pemerintah gagal total. Jangan biarkan rakyat miskin terus jadi korban manipulasi data," pungkas Rohman.(jl)
