jejaklombok.com -- Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan langkah strategis Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memajukan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Langkah itu disampaikannya saat menghadiri acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 H di Masjid Jami' Raden Ma'ara Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Ahad (30/8).
Bupati menegaskan bahwa tantangan perekonomian di Kabupaten Lombok Timur, khususnya penanganan angka kemiskinan harus disikapi secara bijak dan sistematis.
"Kita harus memahami dari sisi mana perbaikan harus dilakukan agar perekonomian Lombok Timur terus meningkat. Salah satu kunci utamanya adalah dengan memperbaiki dan memperkuat infrastruktur jalan," ucapnya.
Lombok Timur dikenal sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Nusa Tenggara Barat yang diakui oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Pusat.
Dengan potensi lahan pertanian yang luas, baik lahan basah maupun lahan kering, sektor pertanian Lombok Timur menjadi penopang utama ketahanan pangan.
Bupati membandingkan dengan Taiwan yang memiliki keterbatasan lahan sawah namun mampu memajukan sektor pertaniannya tanpa membebankan para petani.
Karena itu, potensi besar di wilayah Pringgasela, Kotaraja, Montong Gading, dan sekitarnya menurut Bupati harus dioptimalkan melalui perbaikan pola dan tata kelola pertanian.
Terkait tantangan anggaran, Bupati menjelaskan bahwa terjadi efisiensi anggaran pusat yang berdampak pada pemotongan dana daerah hingga Rp 405 miliar.
Kendati demikian, berkat pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal, kinerja keuangan Pemda Lombok Timur justru mencatatkan kenaikan dari yang sebelumnya sebesar Rp 480 miliar menjadi Rp 553 miliar dalam kurun waktu 10 bulan.
"Alhamdulillah, dengan kenaikan PAD ini kita masih sanggup membangun infrastruktur jalan yang bagus serta membiayai program kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat," ungkapnya.
Pada bidang pendidikan, Lombok Timur menjadi daerah penerima bantuan revitalisasi sekolah terbanyak dari pemerintah pusat di wilayah NTB.
Sementara itu, komitmen dalam bidang perlindungan sosial ditunjukkan melalui peningkatan alokasi anggaran BPJS Kesehatan.
Pada tahun 2025 anggaran BPJS Kesehatan tercatat sebesar Rp 98 miliar, dan meningkat menjadi Rp 147 miliar pada tahun 2026 seiring bertambahnya jumlah masyarakat penerima manfaat.
Selain BPJS Kesehatan, Pemerintah Daerah Lombok Timur juga mendaftarkan para pekerja, termasuk pekerja rentan seperti marbot dan guru ngaji ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Bupati juga kembali mengingatkan bahwa jajaran pemerintahan mulai dari tingkat RT/RW, kecamatan, kabupaten hingga pusat merupakan pelayan masyarakat.
Karena itu, jika masyarakat menemui kendala dalam pelayanan publik, agar tidak segan melaporkannya kepada pemerintah.
"Apapun prestasi dan keberhasilan yang diraih oleh Kabupaten Lombok Timur saat ini bukanlah hasil kerja Bupati saja, melainkan buah dari kerja bersama seluruh masyarakat Lombok Timur," pungkasnya.(jl)
