jejaklombok.com -- Dukungan kepada KPK, agar jangan setengah-setengah melakukan investigasi terhadap sindikat perampok uang negara di balik Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di NTB, datang dari Faozi Taufik, Ketua Laskar NTB DPD Lotim.
Ia berharap, KPK serius membongkar sindikat korupsi gaya baru yang berkedok bantuan KIP Kuliah terutama yang menyasar beasiswa mahasiswa kurang mampu.
"Bukan isapan jempol, di NTB ini, khususnya di pulau Lombok, Korupsi gaya baru, dengan memotong, membegal dan menyunat bantuan mahasiswa, sudah jadi hal lumrah dengan dalih setoran ke bos, makanya, setelah sy membaca medsos KPK, sy juga berharap, KPK serius mendalami isu tersebut, jangan hanya omon-omon, terlebih, program KIP-K, itu adalah Program Prioritas Nasional" paparnya.
Mantan Ketua LMND Lotim ini menjelaskan, bahwa, pola yang dipakai para oknum perampok itu, layaknya begal, begitu uang masuk ke rekening penerima, mereka langsung meminta jatah mereka, di tempat lain, ada yang melalui perjanjian di awal, sebelum penerima mendapatkan bantuan, dia menawarkan KIP-K tersebut, dengan perjanjian persentase, jika sudah cair.
"Ini bukan hal baru, mungkin KPK aja yang terlambat sadar, tapi bagi kami tidak apa-KPK terlambat, namun mereka harus serius, karena ini seperti kartel, banyak pihak yang terlibat, kalau yang di kampus, atau yang menerima setoran itu, mereka hanya babu, mereka hanya pesuruh, maka, KPK sebagai lembaga anti rasuah, harus mampu menelisik lebih dalam aktor-aktor kunci" bebernya.
Iapun tak menampik, adanya keterlibatan DPR RI Dapil Lombok, baginya. Dengan KPK mengattensi hal tersebut, itu sebuah kemajuan, hanya saja KPK harus menguak hal itu lebih dalam, agar korupsi bantuan tidak dianggap normal.
"Pungli, sogok, suap maupun potongan, tidak boleh di normalisasi, terlebih penerima bantuan tersebut, berasal dari keluarga menengah kebawah, sehingga sangatlah zolim oknum yang melakukan pemotongan itu, yaaa nggak perlu di sembunyikan, bahwa ada keterlibatan anggota DPR RI dapil NTB, yang memang di bagian itu, nggak perlu saya sebut nama lah ya, semua sudah tau, siapa orang di komisi itu. Sekarang tinggal KPK serius atau tidak, ini kan bukan rahasia umum lagi".
Kita berharap, otak dari begal beasiswa KIP-K ini di ringkus sama KPK, jangan hanya keroco - keroconya saja. semua tau, hanya saja kalau ada mahasiswa yang speak up, mereka terancam tidak dapat lagi, atau ancaman lain yang berkaitan dengan kuliah mereka.
"Lagi-lagi saya katakan, ini bukan barang tabu, ini terang-terangan mereka menawarkan bantuan, dengan perjanjian potongan sekian persen, kan zolim namanya ini, terlebih yang dapat bukanlah yang seharusnya, tambah double zolimnya mereka itu, apalagi anggota DPR RI yang punya perintah itu" tutupnya.*
