JEJAK LOMBOK-- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten, mitra kerja, serta koordinator dan Pelayanan Keluarga Berencana (PKB) di Sembalun, Kamis (28/8).
Rakorda ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian program dan merencanakan kegiatan di sisa tahun 2025 serta tahun 2026.
Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Lalu Ma'arifudin, menyatakan Rakorda ini penting untuk memastikan program prioritas seperti Gerakan Orang Tua Asuh sejak Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasa), Gerakan Teladan Ayah Indonesia (Gelati), dan Lansia Berdaya (Sidaya) berjalan sesuai target.
"Kegiatan hari ini adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan kita lakukan, baik di sisa waktu tahun 2025 maupun sedikit di tahun 2026. Kemudian, kita melakukan evaluasi beberapa kegiatan, terutama yang menyangkut program-program prioritas," ujarnya.
Capaian dan Kendala Program
Dr. Lalu Ma'arifudin memaparkan beberapa capaian positif, salah satunya dalam program Genting. NTB berhasil masuk peringkat 6 nasional dalam pelaksanaan program ini.
Melalui Gerakan Orang Tua Asuh, bantuan yang terkumpul mencapai lebih dari Rp 20 miliar dan telah disalurkan kepada sekitar 800.000 anak-anak dan keluarga berisiko stunting.
Bantuan tersebut mencakup nutrisi, non-nutrisi seperti air bersih dan sanitasi, serta edukasi.
"Gerakan Genting itu kan gerakan orang tua asuh, ini kita bergotong-royong bersama mitra kerja, bersama OPD, [dan] stakeholder semuanya bergotong-royong untuk menjadi orang tua asuh dan membantu anak-anak stunting dan keluarganya secara langsung," jelas Lalu Ma'arifudin.
Namun, di tengah keberhasilan tersebut, ia menyoroti peningkatan angka stunting di NTB. Berdasarkan data Survei Status Gizi (SSG), angka stunting yang sempat turun tajam menjadi 24,6 persen pada 2023, justru meningkat menjadi 29,8 persen di tahun 2024.
Dr. Lalu Ma'arifudin mengidentifikasi tiga penyebab utama kenaikan ini.
"Ketika kemiskinan ekstrem tidak mencapai target, stunting ini juga ada kecenderungan untuk meningkat," katanya.
Selain itu, faktor perilaku orang tua juga menjadi masalah.
"Kami melihatnya kenapa ini adalah menyangkut perilaku memberikan makanan pendamping ASI kepada balita-balita kita," tambahnya.
Ia mencontohkan kebiasaan memberikan makanan kemasan siap saji yang praktis namun kurang bernutrisi.
Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam upaya mengatasi masalah kependudukan, BKKBN NTB menekankan pentingnya Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).
PJPK ini merupakan turunan dari grand design pembangunan kependudukan yang sudah ada, namun seringkali hanya menjadi dokumen.
PJPK selanjutnya diharapkan dapat memastikan indikator kependudukan masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstra) kabupaten/kota.
"Peta jalan itu memetakan selama lima tahun itu apa yang perlu kita lakukan sehingga jalan yang kita lalui untuk pembangunan kependudukan itu jelas, terarah, dan itu tentu lebih cepat untuk mencapai tujuan," kata Lalu Ma'arifudin.
Rencananya, hasil Rakorda ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Tahunan yang akan diturunkan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk menyukseskan program-program kependudukan dan pembangunan keluarga demi mewujudkan NTB Makmur dan Mendunia, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.(*)
