LOMBOK TIMUR, jejaklombok.com-- Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taufik secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengintegrasian Peta Jalan dan Rencana Aksi Pelibatan Laki-laki dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender melalui Pendekatan Pemenuhan Kesehatan Reproduksi, Senin (26/5).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Rupatama 2 Kantor Bupati.
Pada kesempatan itu, Sekda Juaini Taufik menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dan menegaskan posisi Lombok Timur sebagai salah satu daerah piloting.
Ia menekankan, pentingnya pendekatan terintegrasi yang didukung oleh Organisasi Non-Pemerintah (NGO) untuk mencapai hasil yang lebih efektif dibandingkan metode konvensional.
“Integrasi adalah kunci. Pendekatan konvensional yang melepaskan tanpa integrasi pasti tidak akan sebaik ini,” tegasnya.
Secara khusus, Sekda Juaini menyoroti fenomena pernikahan anak yang viral di media sosial.
“Sebagai Pemerintah, apalah daya kami jika tidak terus berikhtiar,” ujarnya.
Ia menyinggung kasus pernikahan usia dini di Lombok yang menjadi pelajaran penting, di mana upaya pencegahan seringkali terhambat oleh keterlibatan individu dari keluarga broken home.
Perkawinan antar kampung juga menjadi perhatian, karena hal yang dianggap biasa atau benar, bisa jadi belum mencerminkan pembangunan yang responsif gender.
“Perda dan Perdes mengenai usia perkawinan sudah ada, namun tanpa dukungan dan kesadaran dari masyarakat, penerapannya akan sulit,” ucapnya.
Ia menegaskan pentingnya turun langsung ke lapangan untuk memastikan regulasi tersebut berjalan.
“Karena itu, transformasi sosial seperti ini membutuhkan kesabaran, keuletan, pengintegrasian, perencanaan, dan penganggaran yang matang,” tambahnya.
Sekda Juaini juga menyoroti pentingnya pelibatan laki-laki dalam isu gender, yang sebelumnya lebih banyak melibatkan perempuan.
Contoh konkret adalah bagaimana laki-laki dapat memiliki kesadaran gender, misalnya dalam memahami alat kontrasepsi yang sangat tergantung pada kondisi pasangan.
Ia meyakini bahwa keterlibatan laki-laki sangat krusial karena sulit untuk menekan angka kematian ibu dan anak jika hanya dengan meningkatkan layanan kesehatan saja.
Ia juga mengakui bahwa membuat regulasi tidaklah sulit, namun mengimplementasikan regulasi yang bersentuhan dengan adat dan agama menjadi tantangan tersendiri.
Dari sisi kualitatif dampak PUG sudah mulai terlihat, salah satunya dengan penurunan angka kematian ibu dan anak, yang berhasil membawa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur dari peringkat 9 menjadi peringkat 7.
Disamping itu, Sekda juga menyampaikan bahwa Lotim telah memiliki Perda dan berani menyatakan sesuatu yang salah, namun menyadari bahwa upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri.
Kolaborasi menjadi kunci dan Sekda mengapresiasi pendampingan yang diberikan, yang ia anggap sebagai semangat dan vitamin untuk terus berjuang.
Ia juga menyoroti pentingnya integrasi hasil Musrenbang dalam RPJMD, serta bagaimana program-program tersebut harus terus direncanakan dan dianggarkan dalam APBD, kemudian dipecah ke tingkat bawah.
Pemerintah Daerah Lombok Timur berkomitmen untuk melibatkan berbagai pihak secara fungsional, termasuk pondok pesantren (ponpes) untuk diskusi dan kolaborasi dalam menekan angka kekerasan perempuan, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Lombok Timur juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahkan berada di peringkat utama.
Lebih lanjut, penyusunan RPJMD dan RKPD diharapkan dapat menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang nyata untuk isu-isu gender.
Selain itu, Sekda juga menyoroti komitmen kuat Bupati terhadap Universal Health Coverage (UHC).
Sejak akhir 2023, Lombok Timur telah menyatakan diri mencapai UHC, dan target untuk tahun berikutnya adalah mempertahankan UHC.
Mulai tahun 2025, UHC akan berfokus pada keaktifan peserta (UHC Prioritas), bukan hanya kepesertaan.
Data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) yang terhubung dengan BPJS menjadi acuan untuk mendapatkan data peserta yang benar-benar aktif dan membutuhkan.
Dia berharap Pemerintah Desa segera melapor jika ada masyarakat yang meninggal dunia.
Hal itu bertujuan untuk memastikan berapa banyak penduduk yang benar-benar bersih (tidak terdaftar ganda atau tidak aktif secara tidak semestinya) dan tidak menghemat pelayanan yang seharusnya diberikan.(*)
