Pembahasan Raperda RTRW Diperpanjang

SIDANG: Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat menghadiri sidang paripurna DPRD NTB.

MATARAM
--Sidang paripurna DPRD NTB terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kembali diperpanjang. Mengingat masa berlaku Perda RTRW untuk dua puluh tahun kedepan, maka kajiannya membutuhkan kehati-hatian. 

Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, sebagai Raperda inisiatif eksekutif, pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan. Begitu juga dengan pendampingan selama masa pembahasan hingga final dan disetujui dewan. 

"Dengan bertambahnya Raperda yang telah disetujui dan yang masih dalam proses pembahasan akan menambah jumlah produk hukum sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk memberikan perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan terbaik kepada masyarakat," ucap Wagub dalam sambutan sidang paripurna dewan, Senin (2/11) di gedung DPRD NTB.

Wagub berharap seluruh regulasi yang dihasilkan dalam sidang dewan benar-benar bisa berfungsi efektif mengatur jalan pembangunan ke arah kemajuan menuju NTB Gemilang. 

Panitia khusus (Pansus) empat yang membahas Raperda RTRW dalam pandangannya menjelaskan bahwa peraturan daerah tentang tata ruang wilayah yang akan berlaku sampai dengan 2040 saat ini masih berproses. Sembari menunggu proses persetujuan substansi perda dari Kementerian Agraria, pansus dalam dua kali masa sidang terus melakukan pembahasan lintas sektor dengan pihak terkait termasuk dengan elemen masyarakat, pemerintah kabupaten/ kota dan para ahli yang terkait dengan tata ruang wilayah. 

Termasuk pula kunjungan lapangan di beberapa wilayah yang akan diatur dalam Perda RTRW seperti KEK Mandalika di Lombok Tengah, Teluk Ekas di Lombok Timur dan pengembangan kawasan di pulau Sumbawa dan Sumbawa Barat. Pansus menekankan kehati-hatian agar selaras dan terintegrasi dengan dokumen rencana pembangunan yang dimiliki oleh Bappeda kabupaten kota sehingga tidak terjadi tumpang tindih aspek kewenangan. 

Dalam paripurna tersebut disetujui dua Raperda lain yakni tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang harus segera dibuatkan peraturan gubernur. Ini berfungsi untuk mengatur hal teknis jika nanti telah diundangkan agar dapat segera diterapkan mengingat perumahan adalah kebutuhan dasar masyarakat. 

Begitu pula dengan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang harus bersinergi dengan kebutuhan kabupaten kota. 

Adapun Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan juga disetujui. Persetujuan ini setelah ditunda satu kali masa sidang dengan perbaikan terkait penyelenggara yang dalam hal ini dilakukan oleh lembaga penyelenggara kearsipan daerah.

Hajat perbaikan ini tidak lain agar dapat mengelola dan membina kearsipan bagi pencipta arsip seperti OPD dan lainnya.

"Sebagai regulasi yang menjamin keamanan, keselamatan arsip maka otentisitas dalam pengelolaan dapat menunjang pembangunan. Arsip hilang, aset melayang," ujar ketua pansus, Abdul Rauf. 

Ia juga menyarankan perlu adanya ketentuan pidana dalam Perda Kearsipan untuk penyalahgunaan arsip. (jl)

Posting Komentar

0 Komentar