Jejak Terkini

Jarinkobar Bangkit Lagi, Ini Beberapa Soal yang Disorot

TEMU PERS: Sejumlah pengurus Jarinkobar ketika memberikan keterangan terkait sejumlah persoalan di Lobar.

GERUNG
--Salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) Jaringan Informasi dan Komunikasi Lombok Barat (Jarinkobar) kini bangkit kembali. Kepengurusan LSM ini sempat vakum beberapa waktu lalu.

Rabu kemarin (28/10), lembaga ini bertekad kembali menunjukkan taringnya dalam mengawasi semua kebijakan pemerintah daerah setempat. Ini ditandai dengan revitalisasi kepengurusan di dalam lembaga tersebut.

Beberapa masalah yang disorot mulai dari pinjaman Pemkab Lobar di Bank NTB Syariah sebesar Rp 115 miliar hingga pengembangan pariwisata. Pokok lain yang disorot yakni masalah dana kesra guru, mutasi dan masalah aset.

Ketua Jarinkobar, M Munawir mengatakan, pinjaman sebesar Rp 115 miliar di Bank NTB Syariah diperuntukan membangun rumah sakit. Peruntukan lainnya yakni untuk revitalisasi fasilitas pendukung pariwisata di kawasan Senggigi.

"Data detail yang kami terima itu, untuk RS Trilat Rp 80 miliar, RS Awet Muda Rp 12,4 miliar, destinasi Senggigi Rp 16,6 miliar dan penataan Kerandangan Rp 6 miliar.

Seharusnya pinjaman sebesar itu, jelasnya, diarahkan bukan semata untuk rumah sakit. Terlebih, fasilitas rumah sakit di Kobar dianggap sudah terlalu banyak.

Alih-alih setuju pemanfaatan pinjaman itu untuk pembenahan kawasan Sengggigi, kawasan Sekotong disebutnya jauh lebih prioritas. Senggigi dalam pandangannya, di masa datang tidak akan bisa memberikan imbal balik berupa pendapatan yang memadai bagi daerah.

Lontaran ini disampaikan dengan beralasan, pariwisata Senggigi sudah kalah saing dengan Mandalika Lombok Tengah. Di lain sisi, daya tarik wisata Kabupaten Lombok Utara disebutnya bisa mereduksi minat wisatawan yang hendak berkunjung ke Senggigi.

Bagi Munawir, prioritas peruntukan bagi dana pinjaman harusnya digelontorkan ke kawasan Sekotong. Ini karena sentuhan anggaran terhadap wilayah selatan Lobar ini masih jauh dari harapan.

Padahal, jelasnya, kawasan Sekotong memiliki sumber daya alam yang luar biasa di sektor pariwisata. Sumberdaya alam yang diandalkan berupa kekayaan bahari.

"Harusnya Pemkab Lobar ini berpikir lebih cermat soal pemanfaatan dana pinjaman itu," ucapnya.

Ia juga menyinggung dana hibah pemerintah pusat sebesar Rp 13 miliar lebih yang digelontorkan untuk pariwisata. Pihaknya berharap dana tersebut akan banyak dialokasikan ke Sekotong.

Sementara itu, Dewan Pembina Jarinkobar Muhazzam, juga menyoroti beberapa masalah yang terjadi. Di triwulan terakhir 2019 disebutnya ada dana Kesra bagi guru PNS dan honorer yang belum dicairkan. Padahal surat pertanggungjawaban (SPJ) Kesra itu sudah ditandatangani para penerima.

"Kemana uang itu? Kenapa tidak dicairkan?," tanyanya.

Selain Kesra, ia juga menyorot persoalan aset dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan sengkarut persoalan aset di Lobar, opini WTP dalam laporan pengelolaan keuangan Lobar disebutnya merupakan hal yang mustahil.

Ia menduga, predikat WTP tersebut tidak lebih sekedar hasil lobi.

Belum lagi soal mutasi. Dalam penempatan jabtatan di kalangan birokrasi Lobar disebutnya terkesan sektarian. Masih ada saja isu-isu kedaerahan yang muncul di tengah upaya birokrasi mengedepankan kompetensi dan prestasi.

Tehadap apa yang dilontarkan ini, ia memastikan akan menindaklanjuti nya dengan berbagai gerakan. Langkah aksininindisebutnyanpenting sebagai peran kontrol lembaganya. (jl)

Posting Komentar

0 Komentar