PLAKAT: Kasubdit Pemberdayaan BNPT Dr Hj Andi Intang Dulung MHI menyerahkan palat BNPT ke Rektor Unram Prof H Lalu Husni MHum. (Ist/FKPT NTB)
MATARAM--Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendorong perguruan tinggi di NTB ikut mencegah radikalisme dan terorisme. Ini mengemuka dalam Kegiatan Dialog Pelibatan Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme Melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) NTB dan Universitas Mataram (Unram), di Mataram, Selasa (27/10).
Kegiatan yang berlangsung di gedung dome Unram ini menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten dari BNPT, FKPT NTB dan Civitas Akademika Unram. Mereka masing-masing yaitu Kasubdit Pemberdayaan BNPT Dr Hj Andi Intang Dulung MHI, Rektor Unram Prof H Lalu Husni MHum, Ketua FKPT NTB Dr H Lau Syafi'i MM, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar Dr H Muamar Bakrie. Ada pula mantan anggota jaringan teroris Yudi Zulfahri dan akademisi Unram Dr H Muhaimin SH MHum.
Kasubdit Pemberdayaan BNPT Dr Hj Andi Intang Dulung mengatakan, dipilihnya Unram sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia dengan pertimbangan Unram mempunyai mahasiswa sebanyak 35.000 orang sangat potensial untuk menyebarkan wawasan kebangsaan dari pegaruh radikalisme di daerah ini. Selain itu NTB menjadi daerah prioritas pencegahan terorisme (Kalau tidak mau dikatakan NTB masuk daerah zone merah radikalisme ). Karena itu, ia berharap semua yang hadir dalam kegiatan ikut menyampaikan bahaya radikalisme terorisme ke tengah masyarakat dan cara mencegahnya.
Ia berharap mahasiswa dan pemuda jangan sampai tercemar faham radikalisme. ''Sasaran kegiatan ini adalah generasi muda, termasuk mahasiswa. Jangan sampai mereka tercemari faham radikalisme. Keinginan kami dari BNPT bidang pencegahan, dalam hal ini Direktorat Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu memahami dan menanggulangi bahaya radikalisme teroris di kalangan mahasiswa,'' sebutnya.
Dijelaskannya, saat ini kita menghadapi dua virus yang menguras perhatian masyarakat yaitu virus Corona-19 dan virus radikalisme di kalangan generasi muda. Langkah strategis yang bisa dilakukan untuk mengatasi virus radikalisme dan terorisme melalui pencegahan seperti kegiatan yang dilaksanakan di Unram ini.
''Ada informasi dari para narasumber yang bisa dijadikan masukan untuk mencegah bahaya radikalisme dan terorisme,'' sebutnya.
Rektor Universitas Mataram, Prof Lalu Husni MHum, memberikan apresiasi atas diselenggarakannya kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan ini akan memberikan pemahaman pada stake holder perguruan tinggi baik itu dosen, lembaga pendidikan maupun mahasiswa agar dapat terhindar diri dari faham-faham radikalisme dan tindakan terorisme. Tindakan radikalisme dan terorisme tidak dibenarkan sesuai dengan idiologi negara Pancasila.
''Karena itulah civitas akademika Unram sangat mendukung kegiatan ini. Lebih-lebih mahasiswa sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai agen perubahan menjadi strategis sekali. Untuk itu semua pihak harus memberikan dukungan agar tercipta suasana yang kondusif untuk terlaksananya proses pembelajaran di kampus dengan mencegah radikalisme dan terorisme,'' katanya.
Ia berharap BNPT maupun FKPT NTB terus bisa bekerjasama dengan Universitas Mataram untuk memberikan penyadaran kepada mahasiswa sehingga ada persamaan persepsi dalam menangkal radikalisme dan tindakan terorisme yang sangat membahayakan Negara Kesatuan RI.
Ditanya soal radikalisme di Unram, Lalu Husni mengatakan, secara pasti sulit untuk mendeteksinya. Tapi pada bulan April 2019 lalu lembaga Setara Institute telah merilis ada kampus-kampus yang terpapar paham radikalisme. Salah satu yang disebut Setara Institute adalah Unram.
''Terlepas dari valid atau tidaknya hasil penelitian ini dilihat dari sisi metodelogi penelitian, bagi kami Unram menganggapnya sebagai warning, peringatan agar kami pengelola perguruan tinggi lebih hati-hati dan waspada, bahwa faham radikalisme dan terorisme yang sangat berbahaya atas keutuhan bangsa ini sudah masuk di kalangan mahasiwa,'' katanya.
Untuk itulah Unram mengambil beberapa langkah preventif selain melakukan penguatan idiologi kebangsaan, melalui dosen-dosen mata kuliah Pancasila. Begitu juga ada kepada dosen lain, dengan meminta waktu 10-15 menit sebelum kuliah memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan.
Selain itu juga Unram membuat kesepakatan, semua mahasiswa baru membuat pernyatan tertulis di bawah kertas bermaterei yang diketahui oleh orangtua wali, bahwa jika nantinya dalam perjalanan studinya tersangkut faham radikalisme dan terorisme dan narkoba akan dikeluarkan secara tidak hormat sebagai mahasiswa Unram.
''Selain itu kita mengambil alih pengelolaan masjid Unram, hingga lebih mudah melakukan kontrol terhadap dai, kyai dan penceramah maupun pengajian rutin serta khotbah-khotbah Jumat dari kalangan yang lebih moderat,'' katanya.
Ketua FKPT NTB Dr H Lalu Syafi'i MM menyatakan, pelibatan civitas akademika perguruan tinggi ini menjadi sangat penting untuk bersama-sama dalam pencegahan paham radikalisme dan terorisme. Ia berharap acara ini dapat meningkatkan kesadaran civitas akademika perguruan tinggi dalam upaya mencegahan tindak radikalisme. Dengan demikian kampus bisa menjadi episentrum damai dan perekat bangsa di tengah-tengah masyarakat yang majemuk dalam bingkai NKRI.
Diungkapkannya, NTB merupakan mata rantai jaringan terorisme di tanah air. Ini dibuktikan setiap kali ada peristiwa pengeboman di tanah air, nyaris para pelakunya ada saja yang dikaitkan berasal dari NTB.
Ia mencontohkan beberapa jaringan radikalisme di NTB. Diantaranya salah satu pesantren di Bima dan Dompu yang disebut sebagai jaringan terorisme Poso.
Demikian juga salah satu pesantren di Lombok Timur dan pesantren di Kabupaten Sumbawa Barat yang secara terang-terangan tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara dan cenderung menginginkan negara khilafah. Pesantren di Sumbawa Barat yang jumlah santrinya mencapai 3000 lebih ini dalam proses belajarnya menggunakan kurikulum mereka sediri.
Mantan napi terorisme Yudi Zulfahri, mengungkapkan pengalaman hidupnya yang sempat menjadi bagian dari jaringan kelompok terorisme. Ia menceritakan saat dirinya bergabung dengan kelompok teroris hingga pertemuannya dengan Ali Imron.
Yudi yang merupakan lulusan dari STPDN tahun 2006, bergabung dengan kelompok teroris pada tahun 2007 hingga 2010 dan sempat membentuk basis militer di Aceh bersama Aman Abdurrahman.
Ia mengaku selama sekolah di STPDN ia hormat dengan Pancasila, tapi setelah lulus ia malah menentang Pancasila. Itu artinya terorisme itu bisa terjadi kepada siapa saja.
Ia mengaku terpengaruh doktrin ideologi yang menentang negara pada tahun 2007. Ia belajar tanpa filter, apapun yang masuk ia telaah mentah-mentah dan yang ia telaah adalah ajaran yang salah. Saat di penjara, Yudi menceritakan pertemuannya dengan Ali Imron.
Menurut Yudi, saat awal di penjara ia tidak semakin lunak, tapi semakin keras dan semakin kuat paham radikalnya. Setelah tiga tahun di penjara, membuat hati dan pikirannya mulai terbuka dan menerima masukan-masukan dari ustadz-ustadz yang lain.
"Dalam ajaran radikal meninggalkan jihad (amaliah) sama saja meninggalkan salat, mereka bilang jihad hanya perang, padahal jihad bentuknya banyak," kata Yudi.
Pria yang divonis sembilan tahun dalam kasus terorisme ini mengungkapkan, seseorang yang memahami agama secara monotafsir ini kemudian suka memvonis orang lain salah. Kelompok radikal didasari pada paham intoleransi. Awalnya mengafirkan pemerintah lalu membencinya, dan memeranginya.
Setelah itu seseorang yang terpapar paham radikal naik ke level kekerasan. Orang yang dianggap musuh atau kafir dijadikan sasaran teror.
“Radikalisme atau ekstremisme ini adalah orang yang memahami agama secara ini monotafsir, cuma satu tafsir dia pakai terus dia menjadi pribadi yang intoleran, semua orang dianggap salah dan sesat di luar dia,” kata Yudi.
Dialog dihadiri 80-an mahasiswa, dosen, dan undangan lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Pantia menyiapkan masker, hand sanitizer, dan face shield.
Sementara itu, Kabid Pengkajian dan Penelitian FKPT NTB, Dr Muhaimin MHum mengungkapkan, hasil penelitian tahun 2020 bahwa indeks potensi radikalisme di NTB mencapai 18.3. Indeks potensi radikalisme lebih tinggi pada dimensi sikap (39.8), indeks potensi radikalisme cenderung tinggi di kalangan laki-laki, gen Z serta pada mereka yang tidak aktif di internet dan sosial media, Indeks potensi radikalisme cenderung lebih tinggi pada mereka yang eksklusif.
Terkait literasi digital, mayoritas publik masih pada posisi tingkat literasi digital masih rendah, persentasenya mencapai 63.3 persen. Masih sedikit responden yang berperilaku AISAS (3.1 persen). Mayoritas responden (67persen) telah mengakses internet. Internet & sosial media telah mencari sumber kedua informasi keagamaan. Konten-konten keagamaan yang terima oleh responden beberapa memicu provokasi (nasib saudara seiman, ujaran kebencian, dll).
Sedangkan Kebhinekaan, indeks kebhinekaan di NTB mencapai 74.0, indeks kebhinekaan dari sisi pemahaman mencapai 89.4 pada sisi sikap 58.0. Indeks kebhinekaan cenderung rendah pada kalangan urban, laki-laki, gen Z serta mereka yang tidak aktif di internet dan mereka yang eksklusif, masyarakat yang eksklusif mencapi 12.1 persen, sedangkan yang inklusivis 87.9 persen.
Untuk menangkal radikalisme dan terorisme, papar Muhaimin, bisa dilakukan melalui revitalisasi nilai nasionalisme kebangsaan (4 pilar dan konsensus bangsa. Juga melalui nilai agama melalui moderasi beragama, washatiyah, rahmatan lil alamin. Menggunakan nilai kearifan lokal dan terakhir pendidikan karakter.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Dr H Muamar Bakrie mengungkapkan, bagaimana radikalisme menyusup tidak hanya melalui dunia nyata namun juga melalui dunia maya. Pelaku terorisme ketika websitenya dibredel, mereka lari ke weblog dan medsos.
Dari hasil penelitian Solahudi dari UI, ada lebih 50 channel atau grup telegram anshar daulah, setiap channel atau grup memposting konten radikal sebanyak 60 postingan setiap harinya. Sekarang ada trend radikalisasi via webinar dan streaming.
Menurut Ketua FKPT Sulawesi Selatan ini, untuk mencegah radikalisme dan terorisme maka langkah yang bisa ditempuh adalah menigkatkan wawsan kebangsaan, wawasan keagamaan, wawasan sosial politik, pengentasan kemiskinan, adil dan seimbang, serta bijak dalam menggunakan media sosial. (jl)
