 |
| Kabid Olahraga Dispora NTB, Anang Zulkarnain. |
MATARAM--Aktivitas pemusatan pelatihan atlet pelajar NTB hingga kini masih vakum. Masing-masing atlet berlatih mandiri sejak pandemi virus corona.
Kabid Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Anang Zulkarnain mengatakan, ada sebanyak 64 atlet pelajar di bawah binaannya. Jumlah ini terdiri dari 52 atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan 12 atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah (PPLD).
"Mereka masih latihan mandiri, tapi hak-hak mereka berupa gaji tetap kita penuhi," ungkapnya, Rabu (2/9).
Pada PPLP, lanjutnya, ada 4 cabang olahraga binaan. Masing-masing adalah pencak silat, taekwondo dan voli pasir. Sementara di PPLD hanya dua cabor binaan, yakni karate dan atletik.
Dari dua jenis pemusatan dan pembinaan atlet ini, disebutnya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Treatment dalam latihan yang diberikan pun tidak ada bedanya.
"Yang beda hanya sumber anggarannya saja. Kalau PPLP dari APBN. Sebaliknya untuk PPLD dari daerah," terangnya.
Ia lantas membeberkan jumlah anggaran yang dikelola antraa PPLP dan PPLD. PPLP sebanyak Rp 3,5 miliar, sedangkan PPLD sebanyak Rp 1,5 miliar.
Selama menjalani proses latihan di rumah, atlet pelajar ini tetap dipantau. Hanya saja, hak atau anggaran makan minum mereka ditiadakan. "Kalau yang lain-lain, seperti gaji tetap diberikan," lanjutnya.
Terkait kapan akan dipanggil menjalani pemusatan, pria berkepala pelontos ini memastikan masih menunggu jadwal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Setelah Dikbud memastikan aktivitas belajar tatap muka bisa berjalan, beriringan dengan itu pemanggilan kepada atlet pelajar juga disegerakan.
"Kita tergantung dari Dikbud, kapan aktivitas belajar tatap muka bisa berjalan. Kalau sudah, segera kita panggil mereka," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud NTB, H Aidy Furqan mengatakan, aktivitas belajar tatap muka rencananya akan diberlakukan 13 September mendatang. Namun karena di tanggal itu hari Minggu, maka diundur sehari menjadi tanggal 14 September.
Kebijakan penentuan waktu belajar tatap muka disebutnya berdasarkan instruksi Gubernur NTB. Dalam instruksi itu menyebutkan aktivitas belajar tatap muka baru boleh dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan. (jl)
