Iklan

terkini

Sekda Sebut Lombok Timur Berada Dalam Deretan 298 Pemda yang Belum Memenuhi Upaya Penanganan Inflasi

Jejak Lombok
Rabu, 16 November 2022, Rabu, November 16, 2022 WIB Last Updated 2022-11-16T07:35:13Z




SELONG-- Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian mengungkapkan dalam menangani inflasi, pemerintah daerah harus melakukan enam upaya konkrit. Hal itu diungkap pada rapat koordinasi ke-4 bersama dengan pemerintah daerah melalui zoom meeting, Senin (14/11) lalu.


Pada kesempatan itu, Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah untuk melaporkan hasil pemantauan terhadap harga bahan pokok dan penting setiap hari, merealisasikan belanja tidak terduga, memberikan bantuan transportasi dari APBD, melaksanakan operasi pasar murah dengan dinas terkait.


Selanjutnya melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, melakukan koordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan dan melaksanakan pencanangan gerakan menanam.


Yang menjadi sample terjadinya inflasi di pulau Lombok yaitu Kota Mataram sebesar 5,86 persen. Angka itu disebut lebih tinggi dari inflasi nasional yang berada pada angka 4,73 persen. 


Meski demikian, Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,12 persen. Hal itu diungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Ir Lalu Putradi.


Dia berharap, dua bulan terakhir angka inflasi berada dibawah angka 6 persen. 


Berdasarkan data yang dimiliki BPS, Ir Lalu Putradi menyebut, beberapa komoditas penyumbang inflasi pada bulan november yaitu bawang merah dan cabe rawit. Namun begitu, harga komoditi beras masih tercatat stabil.


Dengan demikian, diperkirakan inflasi terjadi relative kecil sebagai dampak stabilitas harga komoditi beras meskipun komoditas lain mengalami kenaikan harga.


Sementara itu, Sekertaria Daerah Kabupaten Lombok Timur, HM Juaini Taofik mengingatkan, agar tetap optimis pada analisis dan evaluasi (anev). Hal itu agar dapat masuk pada klaster 1 jika keempat upaya tersebut dapat dieksekusi.


Dia menyebut Lombok Timur berada diantara 298 pemerintah daerah yang belum memenuhi keenam upaya konkrit penanganan inflasi tersebut. Tak heran jika ia mengingatkan juga untuk memfollow-up tindak lanjut tersebut dengan penuh kehati-hatian.


Selanjutnya, Sekda Lotim meminta kepada dinas-dinas agar segera mengeksekusi kegiatannya seperti yang telah silakukan oleh dinaa Kelautan dan Perikanan Lombok Timur.


Kepada Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) sekda meminta agar memback-up bagian ekonomi agar segera melaporkan progrea penanganan inflasi daerah melalui aplikasi yang telah tersedia.(jl)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Sekda Sebut Lombok Timur Berada Dalam Deretan 298 Pemda yang Belum Memenuhi Upaya Penanganan Inflasi

Terkini

Iklan