 |
| SAMBUTAN: Ketua PMII Lombok Timur, Irwan Safari saat memberi sambutan dalam acara dialog publik. |
SELONG--Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Timur menggelar dialog publik dengan tema Peran Da'i dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Terorisme dan Radikalisme. Kegiatan ini dilaksanakan di aula sekretariat organisasi tersebut.
Kegiatan itu dihadiri sejumlah tokoh lintas unsur. Mulai dari unsur pemerintahan, agama, masyarakat, akademisi dan juga pemuda.
Ketua umum PMII Lotim, Irwan Safari menyampaikan, kegiatan dialog publik tersebut perlu dilakukan guna memberikan pemahaman kepada generasi muda dan mahasiswa yang masih berkecimpung di dunia kampus.
Pasalnya, lanjut Irwan, belakangan ini telah beredar informasi bahwa benih-benih paham terorisme dan radikalisme itu sudah menyebar di lingkungan kampus.
"PMII Lotim sengaja mengangkat tema ini untuk mengajak semua elemen masyarakat yang ada di kabupaten Lombok Timur untuk bersama-sama berpikir dan menangkal sedini mungkin paham radikalisme dan terorisme yang berkembang," ucap Irwan dalam sambutannya, Selasa (25/8).
Irwan melanjutkan, demi terciptanya kerukunan beragama dan bermasyarakat di Lombok Timur, PC PMII Lombok Timur tetap siaga dan akan tetap menyuarakan ajaran Islam yang damai dan moderat. Kegiatan ini adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan.
Melalui kegiatan itu, Irwan mengajak semua lapisan masyarakat, terutama mahasiswa pergerakan yang ada di wilayah Lombok Timur bersama-sama membangun kehidupan sosial yang baik. Selain itu harus mengedepankan akhlak dan moral dalam bergaul.
"Sebagai warga negara Indonesia, merupakan tugas kita bersama menciptakan kehidupan sosial yang baik dan beradab di Lotim ini," tegasnya.
Adapun sejumlah tokoh yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan itu adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Lotim, Drs H Azharudin bersama Kepala Seksi Haji dan Umrah, H Makinuddin.
H Azhar menyampaikan, Kantor Kemenag Lotim sejak awal sudah mengatensi masalah radikalisme dan terorisme itu. Apalagi setelah adanya tenaga penyuluh non PNS yang ditugaskan sebagai penyuluh keagamaan di tingkat desa akan memudahkan kerja pemerintah dalam mengantisipasi gerakan semacam itu.
Narasumber kedua ialah Kepala Bidang Pendidikan Politik dan Fasilitasi Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dalam Negeri (Bakesbangpoldagri), Abdullah.
Abdullah mengaku bahwa nuansa intoleransi atas nama suku, ras dan agama di Lotim hampir tidak ada. "Bahkan yang dikatakan radikal pun, di Desa Tirtanadi itu sebenarnya mereka masih mau melakukan hormat bendera," jelasnya.
Selanjutnya ialah, Kuasa Hukum Front Pembela Islam (FPI) NTB, Eko Rahady menegaskan, selama ini FPI sering disalahpahami lantaran tidak betul-betul mengenal FPI. Karena itu, ia mengajak siapapun yang ingin tahu FPI datang bersilaturahmi dan berdiskusi.
"Kami selalu menggunakan prosedur legal ketika melakukan aksi, jadi bukan tanpa aturan," ujarnya.
Narasumber lainnya perwakilan dari unsur akademisi, Suriadi. Selaku Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdatul Ulama(Lakpesdam NU) Lombok Timur, ia meminta supaya masyarakat, terutama mahasiswa tidak gegabah dalam menjustifikasi seseorang atau teroris.
"Kita tidak bisa menilai seseorang itu radikal atau teroris hanya dari organsiasi dan penampilannya saja," tuturnya.
Ia menambahkan bahwa, yang dinilai radikal itu adalah aspek ideologinya. Untuk bisa mendapatkan pengetahuan tentang ideologi itu harus ada kajian, dialog dan diskusi mendalam.
Yang terakhir ialah, Rof'il Khairudin yang mewakili tokoh agama dalam kegiatan ilmiah itu menegaskan, persoalan radikalisme dan terorisme itu kerapkali dimulai dari kondisi hati yang tidak tertata. Radikalisme biasanya dimulai dari seseorang yang menuduh orang lain radikal.
Karena itu, dia mengimbau kepada para peserta yang hadir selalu waspada dengan prasangkanya sendiri sebelum menilai orang lain.
"Makanya, Aa Gym mengatakan bahwa memanajemen kalbu itu juga merupakan hal yang penting," tutupnya. (jl)
