 |
| DISKUSI PUBLIK: Diskusi yang diselenggarakan kalangan aktivis dan akademisi jelang dua tahun kepemimpinan pasangan Zul-Rohmi dianggap biasa saja. |
Hal itulah yang membuka dala.lm diskusi yang digelar Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) NTB. Diskusi yang dilaksanakan sengaja di Dasan Ketujur, Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung Lombok Barat ini dihajatkan untuk mengevaluasi kinerja keduanya.
Mengawali diskusi, Pembina PGK NTB, Karman BM mengatakan, tema diskusi diangkat karena PGK NTB fokus pada isu nasionalisme dan kebangsaan. Tak heran jika isu kepemimpinan menjadi hal rutin dikupas.
"Tema ini diangkat karena sebagai masyarakat sipil PGK mengusung ideologi kebangsaan. Isu seputar nasionalisme dan kebangsaan. Isu kepemimpinan bagian isu kebangsaan. Makanya kita angkat jelang dua tahun kepemimpinan Zul-Rohmi," katanya, Sabtu (4/7).
Soal prestasi pemerintah, jelasnya, tidak boleh masyarakat hanya dihidangkan narasi yang dibangun oleh penguasa. Melalui diskusi menjadi sebuah kritik dan saran terhadap kepemimpinan Zul-Rohmi, yang masih tersisa cukup panjang.
"Apa sih prestasi yang sudah dilakukan Zul-Rohmi. Harus dibangun persepsi berbeda, tidak boleh narasi dibangun oleh penguasa," imbuhnya.
Di masa pandemi virus corona misalnya. Masyarakat ingin tahu apa kiat program pasangan tersebut. Seperti apa pula treatment yang dilakukan.
Moderator dialog, Lalu Atharifathullah, memantik diskusi dengan memberikan ruang beberapa narasumber. Ia di awal diskusi mempertanyakan prestasi dua doktor di tengah badai pandemi saat ini.
"NTB paska rehabilitasi gempa, kepemimpinan Zul-Rohmi diterpa musibah pandemi yang membuat sedikit menghambat kinerja. Namun banyak hal di luar yang sudah dilakukan dua doktor ini. Apa prestasi Zul-Rohmi di tengah badai global ini?," tanyanya.
"Media punya kontribusi tinggi dalam membangun dinamika pembangunan di NTB ini," ucapnya.
Menjadi kritik adalah soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTB. Dr Asrin mempertanyakan sejauh mana pembangunan IPM dengan berbagai bidang lainnya.
"Masalah IPM suatu kritik. Pembangunan manusia ini seperti apa. Daya saing kita dari sisi SDM bagaimana, pendidikan bagaimana, dari sisi kesehatan," katanya.
Ia juga mempertanyakan apa yang menjadi fokus pembangunan NTB ke depan. Terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya pendidikan yang rendah otomatis berdampak pada produktivitas. Baik daya ekonomi maupun kemampuan berpikir.
Di lain sisi, ia tidak menampik jika angka harapan hidup di NTB meningkat. Namun demikian, banyak PR yang harus dituntaskan.
"Masalah kesejahteraan bagaimana, meskipun angka harapan hidup di NTB sudah naik. Ketimbang dulu kalau mau pendek umurnya hidup di NTB," imbuhnya.
Ia juga melancarkan kritikny terkait angka prestasi kasar NTB yang naik. Hanya saja, mentalitas masyarakat di NTB masih dalam taraf kultur bekerja lebih senang ke Malaysia.
Mentalitas macam ini,sebutnya harus dikikis. Seharusnya Pemprov NTB menyiapkan tenaga profesional. Dengan begitu, warga NTB yang bekerja di Malaysia tidak hanya menjadi tenaga kasar.
Tak luput dari kritiknya soal industrialisasi pertanian. Sektor ini dianggap sebagai S
sabuk pengaman
Doktor Asrin mengatakan, pemerintah saat ini tengah sibuk dengan sektor pariwisata. Pembenahan terus dilakukan untuk kembali membangkitkan gairah wisata pasca gempa, meskipun saat ini kembali diterpa pandemi.
Namun katanya, pemerintah Zul-Rohmi telah melupakan industrialisasi pertanian. Padahal sektor pertanian dapat menopang NTB saat terjadi bencana.
"Pertanian kita bagaimana ketika semua digunakan ke pariwisata. Ketika bencana datang benar-benar terpuruk. Kalau industrialisasi pertanian sudah mapan, ini liar biasa. Sehingga kita memiliki sabuk pengaman," katanya.
Industrialisasi pertanian yang dimaksud adalah industrialisasi pertanian moderen. "Sebagai negara agraris, sebagian besar masyarakat kita petani. Jika pertanian kita tidak siap, kita akan kolaps. Bukan pertanian konvensional tetapi industrialisasi pertanian," ujarnya
Moderator sekaligus Stafsus Gubernur, Athar, menyambung diskusi dengan mengatakan masalah IPM sedang ditangani Zul-Rohmi dengan berbagai program sektor pendidikan. Salah satunya pengiriman pelajar ke luar negeri.
"Selama ini tantangan kita IPM, artinya lambat laun memang naik dengan perlu mengejar lebih tinggi lagi. Ada singkron dengan program yang digalakkan dua doktor ini. Program beasiswa ke luar negeri. Industrialisasi pertanian menjadi catatan dan masukkan," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur M16 Bambang Mei Finarwanto mengatakan, kemenangan Zul-Rohmi di Pilgub NTB 2018 lalu belum merealisasikan program yang sesuai dengan janji kampanye. Tak heran jika tampilnya kepemimpinan mereka tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
"Dengan kemenangan Zul-Rohmi di Pilgub ada ekspektasi masyarakat NTB terhadap program pembangunan yang akan dijalankan sesuai kampanye. Dari RPJMD ketika menang, tapi paska dilantik NTB ada bencana gempa, pandemi," katanya.
Pria yang akrab disapa Didu ini mengatakan, banyak tantangan di era Zul-Rohmi. Terlebih sosok Zul adalah figur pertama dari Sumbawa yang memimoin NTB. Begitu juga wakilnya Rohmi, merupakan perempuan pertama yang menduduki jabatan wakil gubernur.
Ia menilai, banyak program yang ditelurkan masih standar dan belum ada langkah-langkah khusus saat kondisi luar biasa. Kepemimpinan belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan karena saya melihat apa yang dilakukan kepemimpinan Zul-Rohmi biasa saja atau standar.
Ia melihat ada kegalauan di pemerintahan Zul-Rohmi. Itu terbukti hingga saat ini pemerintahan Zul-Rohmi telah melakukan 14 kali mutasi.
"Saya melihat ada kecenderungan tidak ada satu aja yang menjadi mercusuar program berkesinambungan. Misalnya isu industrialisasi apa sih kebijakan dalam memajukan," sambungnya.
Selain sisi lemah, pemerintahan dua doktor itu, ada juga sisi positif. Kebebasan berekspresi di massa Zul-Rohmi terjamin. Pemerintah di bawah kendali pasangan ini dinilai tidak "baper". Buktinya, Pemprov NTB mampu menjaga iklim demokrasi yang lebih bebas.
Zul-Rohmi dikatakan mengakomodir banyak orang. Itu terbukti dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang mengakomodir UKM/IKM lokal di NTB.
"Sisi lain saya lihat mengakomodir banyak orang untuk terlibat program dia, contohnya JPS. Tapi setelah selesai what's next jangan sampai hanya semacam menjadi jargon saja," katanya.
"Bicara tentang isu kekinian memang cukup kompleks. Sangat menonjol hari ini Zul-Rohmi apa sih prestasi banyak hal, banyak hal juga menjadi beban," katanya.
Ia meminta agar Zulkieflimansyah lebih fokus bekerjasama dengan perguruan tinggi swasta menelurkan mahasiwa berprestasi. Kedepan, mereka inilah yang dapat berkonstribusi membangun NTB.
Ia juga mengkritisi sektor pariwisata, pembangunan di kawasan Mandalika masih belum berjalalan sesuai ekspektasi. Buktinya masih banyak lahan yang mangkrak di kawasan ekonomi khusus (KEK) tersebut.
Dalam polemik lahan di kawasan itu, lanjutnya, Zulkieflimansyah berjanji menyelesaikan secara adat. Namun karena persoalan sengketa tanah jangan sampai berimbas pada pemgusira pemuda di wilayah itu.
Aktivis sekaligus calon Ketua Umum PB PMII, Daud Azhari mengungkapkan, Gubernur NTB kurang aktif menemui mahasiswa NTB di Jakarta. Padahal banyak saran dan masukan dari mahasiswa untuk pembangunan NTB.
"Kalau bicara konteks SDM NTB sangat luar biasa. Zul-Rohmi hari ini kurang ramah lingkungan. Setiap beliau ke Jakarta sangat susah ditemui dan berdiskusi dengan teman aktivis di Jakarta," ungkapnya.
"Beasiswa saya pikir tidak usah terlalu berlebih-lebihan dalam menyiapkan SDM. Tinggal urus aja mahasiswa di luar daerah," katanya.
Moderator Athar menetralkan diskusi dengan mengungkap masalah KEK Mandalika kini tengah dibentuk panitia penyelesaian sengketa. Ia membangun optimis persoalan lahan lokasi MotoGP tersebut dapat tuntas.
"KEk Mandalika sudah berbenah di akhir ini sengketa lahan sudah dibentuk panitia sengketa dengan menyelesaikan persoalan di lahan Mandalika," sebutnya.
Ketua PGK NTB, Masyadi, di pengujung diskusi kembali menekankan apa prestasi Zul-Rohmi jelang dua tahun kepemimpinannya. Ia mengatakan berbagai program masih standar dan belum ada yang dapat diberi tepukan tangan.
"Prestasi dalam pemerintahan bukan prestasi tapi standar prosedur yang dijalankan. Kalau saya lihat yang dimaksud terkait otoritas legal," ucapnya.
Sejauh ini, bebernya, tidak ada yang ditemukan prestasi menonjol. Bahkan, rehabilitasi pasca gempa sampai sekarang belum selesai. Begitu juga dengan birokrasi yang bersih, masih ditemukan adanya oknum yang bermain di lapangan. (jl)
